Tokoh Papua: Kunjungan Menkopolhukham Tidak Perbaiki Kondisi Papua

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukham) Djoko Suyanto mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat, gubernur dan pejabat keamanan Papua di Hotel Swiss-Belhotel Jayapura, Senin (18/6). Pertemuan yang juga dihadiri kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Kapolri Jend. Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono itu membahas serangkaian aksi penembakan di Papua dan situasi pemilihan kepala daerah di provinsi tersebut.

Ketua Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman, di Jakarta menyatakan bahwa sejumlah tokoh di Papua meragukan dampak kunjungan Menkopolhukham Djoko Suyanto bagi perbaikan kondisi keamanan di Papua. Menurut Socrates, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua, yaitu dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia.

“Biasanya pejabat-pejabat pergi ke Papua setelah terjadi persoalan di Papua. Kalau pergi terus pulang tidak ada solusi. Solusi yang sesungguhnya adalah masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia harus duduk untuk menyelesaikan masalah Papua yang dimediasi pihak ketiga,” kata Socrates pada Selasa (19/6).

“Kita lihat, pemerintah Amerika Serikat itu sudah secara resmi mendukung dialog damai antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua. Inggris dan beberapa negara juga mendukung dialog damai. Jadi bagaimana pemerintah Jakarta putar sana, putar sini, kunjungan sana, kunjungan sini. Itu buang-buang waktu namanya, memperpanjang penderitaan orang Papua,” tambahnya.

Wakil ketua Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida menyetujui bahwa dialog damai merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Papua.

Indria meminta pemerintah Indonesia konsisten menjaga dan memastikan tidak berulangnya pelanggaran hak asasi masyarakat Papua jika memang benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan di Papua.

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga harus melakukan pembenahan situasi politik lokal dan membuka diri kepada publik termasuk pihak internasional sehubungan dengan soal Papua.

“Harus membuka diri kepada pengawas independen karena kita juga anggota PBB. Lalu kemudian jangan mengkriminalkan masyarakat,” kata Indria.

Sebelumnya, juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan pemerintah saat ini senantiasa membuka berbagai jalur kemungkinan untuk dialog itu berlangsung. Pemerintah, kata Julian, berjanji akan menindak tegas aparat yang melakukan pelanggaran HAM.

“Sekali lagi untuk kasus Papua itu harus dilihat secara komprehensif, tidak bisa secara parsial. Kalau memang betul terjadi pelanggaran HAM oleh siapapun apalagi oleh oknum aparat negara itu tentu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kondisi Papua kembali tegang pada akhir pekan lalu setelah polisi menembak wakil ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni karena diklaim melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi menduga Tabuni terlibat sejumlah kasus kekerasan di Papua yang terjadi belakangan ini.