Seorang hakim di New York, Jumat (16/2), memerintahkan Donald Trump untuk membayar sebesar $355 juta atau sekitar Rp5,6 triliun atas tuduhan penipuan. Hakim juga melarang dia menjalankan perusahaan di negara bagian itu selama tiga tahun. Vonis tersebut merupakan pukulan besar bagi kerajaan bisnis dan kondisi keuangan Trump.
Trump -- yang hampir pasti menjadi calon presiden dari Partai Republik pada November ini -- dinyatakan bertanggung jawab karena menggelembungkan kekayaannya secara tidak sah. Ia juga disebut memanipulasi nilai properti untuk mendapatkan pinjaman bank atau persyaratan asuransi yang menguntungkan.
Trump menuduh Presiden Joe Biden berada di balik kasus ini. Trump bahkan menyebutnya sebagai "persenjataan melawan lawan politik yang unggul dalam jajak pendapat.” Namun ia bertekad akan mengajukan banding.
Karena kasusnya bersifat perdata, bukan pidana, maka tidak ada ancaman pidana penjara. Namun Trump mengatakan menjelang keputusan tersebut bahwa larangan melakukan bisnis di negara bagian New York akan serupa dengan “hukuman mati bagi perusahaan.”
Demonstran anti-Trump memegang poster terkait kasus penipuan perdata yang diajukan oleh Jaksa Agung negara bagian Letitia James, di New York City, AS, 2 Oktober 2023. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)
Trump, yang menghadapi 91 dakwaan pidana dalam sejumlah kasus lain, memanfaatkan permasalahan hukumnya untuk membangkitkan semangat para pendukungnya dan mengecam calon lawannya, Biden, dengan mengklaim bahwa kasus-kasus di pengadilan "hanyalah cara untuk menyakiti saya dalam pemilu."
Namun, Hakim Arthur Engoron mengatakan hukuman yang merugikan secara finansial itu dibenarkan oleh perilaku Trump.
“Tidak adanya penyesalan hampir mencapai taraf patologis,” kata Engoron tentang Trump dan kedua putranya, yang juga menjadi terdakwa.
“Mereka dituduh hanya menggelembungkan nilai aset untuk menghasilkan lebih banyak uang… Donald Trump bukanlah Bernard Madoff. Namun, para terdakwa tidak mampu mengakui kesalahan mereka,” tambahnya, mengacu pada pelaku skema Ponzi besar-besaran.
Putra Trump, Eric dan Donald Trump Jr. juga dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus ini dan diperintahkan untuk membayar denda masing-masing lebih dari $4 juta, sehingga mendorong Don Jr. untuk mengklaim di media sosial bahwa "keyakinan politik" telah menentukan hasil akhir.
BACA JUGA: Jaksa Khusus Desak Mahkamah Agung untuk Melanjutkan Kasus Pemilu 2020 Trump ke PengadilanTrump Organization, yang jelas merupakan sebuah bisnis keluarga, juga akan dipaksa oleh keputusan tersebut untuk menyetujui keberadaan direktur kepatuhan independen yang akan bertanggung jawab kepada pengadilan.
Kemenangan Luar Biasa
Sebagai pengembang properti dan pengusaha di New York, Trump membangun profil publiknya yang ia gunakan sebagai batu loncatan menuju industri hiburan dan pada akhirnya menjadi presiden.
Keputusan hakim tersebut merupakan kemenangan bagi Jaksa Agung negara bagian New York Letitia James. Dia meminta $370 juta dari Trump untuk menyelesaikan dugaan keuntungan yang diduga diperolehnya secara tidak sah, serta melarang Trump melakukan bisnis di negara bagian tersebut.
“Ini adalah kemenangan luar biasa bagi negara bagian ini, bangsa ini, dan bagi semua orang yang percaya bahwa kita semua harus mengikuti aturan yang sama – bahkan para mantan presiden,” kata James. [ah/ft]