Presiden Trump hari Senin (11/11) memperbaharui serangannya atas penyelidikan DPR untuk memakzulkannya, dua hari sebelum DPR mengadakan sidang-sidang dengar pendapat terbuka yang akan menuduhnya menyalah-gunakan kekuasaan untuk kepentingan politiknya sendiri.
Tanpa memberikan bukti apapun, Trump mencuit bahwa anggota DPR Adam Schiff, pemimpin penyelidikan pemakzulan itu telah “mengubah” transkrip delapan orang pejabat dan mantan pejabat yang memberikan keterangan dalam sidang tertutup di DPR.
Shifty Adam Schiff will only release doctored transcripts. We haven’t even seen the documents and are restricted from (get this) having a lawyer. Republicans should put out their own transcripts! Schiff must testify as to why he MADE UP a statement from me, and read it to all!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2019
Transkrip atau catatan sidang dengar pendapat dengan para pejabat dan mantan pejabat itu menunjukkan bagaimana Trump dan para pembantunya mendesak Presiden Ukraina untuk melancarkan penyelidikan atas salah seorang penantang kuatnya dalam pemilihan presiden tahun depan, mantan wakil presiden Joe Biden, yang putranya Hunter pernah bekerja untuk sebuah perusahaan gas alam Ukraina.
Transkrip itu juga membantah teori Trump yang mengatakan bahwa Ukraina, dan bukan Rusia, yang mengadakan campur tangan dalam pemilihan presiden tahun 2016.
Campur tangan Rusia itu telah dikukuhkan oleh dinas-dinas intelijen Amerika.
Kata Presiden Trump dalam cuitannya lagi, “Anggota-anggota partai Republik (dalam penyelidikan itu) harus merilis transkrip mereka sendiri!”
BACA JUGA: Sidang Dengar Keterangan Pemakzulan Terbuka untuk Umum Dimulai Pekan IniTrump dalam percakapan telepon bulan Juli lalu, minta “bantuan” Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengadakan penyelidikan atas calon kandidat presiden Joe Biden dan putranya, sambil menahan bantuan militer berjumlah 391 juta dollar yang diperlukan Ukraina untuk melawan kelompok separatis pro-Rusia di negaranya.
Ini adalah keempat kalinya dalam sejarah terjadi penyelidikan pemakzulan terhadap seorang presiden. Presiden Andrew Johnson, dalam pertengahan abad ke-19 dan Presiden Bill Clinton, dua dasawarsa yang lalu dimakzulkan oleh DPR, tapi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh Senat. Presiden yang ketiga, Richard Nixon mengundurkan diri sebelum ia dimakzulkan dalam tahun 1970-an. (ii/jm)