Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, menyebut migran sebagai penjahat berbahaya saat berkampanye di Aurora, Colorado, pada Jumat (11/10). Lebih lanjut, ia malah menyerukan hukuman mati bagi migran yang membunuh warga negara Amerika. Seruan itu menunjukkan narasi anti-imigrasi Trump, yang memperoleh dukungan dari para konsituennya untuk maju pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat.
Dalam beberapa minggu terakhir menjelang pemilihan 5 November, Trump semakin menitikberatkan pidato anti-imigrasinya saat bersaing dengan Kamala Harris. Isu imigrasi ilegal menjadi fokus utama pemilih, dan berdasarkan jajak pendapat, Trump dipandang sebagai sosok yang paling kompeten dalam menyelesaikannya.
"Saya dengan ini menyerukan hukuman mati bagi setiap migran yang membunuh warga negara Amerika, atau petugas penegak hukum," kata Trump di tengah sorak sorai dari kerumunan pendukungnya.
BACA JUGA: Pemilu AS: Imigrasi Sering Bukan Jadi Isu Utama di ArizonaTrump mengusulkan untuk memperluas penerapan hukuman mati kepada pelanggar lainnya, termasuk mereka yang dihukum karena perdagangan seks terhadap kaum perempuan dan anak-anak.
Hampir separuh negara bagian di Amerika Serikat melarang penerapan hukuman mati. Meskipun terdapat hukuman mati di tingkat federal, faktualnya jarang terjadi, menurut organisasi nirlaba, Death Penalty Information Center. Perluasan jenis kejahatan yang memenuhi syarat untuk hukuman mati akan memerlukan persetujuan Kongres Amerika Serikat.
Salah satu ciri utama pencalonan presiden ketiga Trump adalah menekankan pada apa yang ia sebut sebagai "kejahatan migran." Padahal penelitian akademis menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan migran ternyata tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilakukan warga negara Amerika yang lahir di AS.
Tim kampanye Harris tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait usulan hukuman mati.
Sementara itu, terkait isu migran, Wakil Presiden Harris malah semakin fokus pada masalah keamanan. Ia menyalahkan Trump karena dianggap menghambat Rancangan Undang-Undang Keamanan Perbatasan Bipartisan di Kongres pada awal tahun ini. [ah/ft]