Pengguna yang hendak mengakses situs itu malah mendapat pemberitahuan dari otorita telekomunikasi Turki, mengacu pada perintah pengadilan tentang penutupan situs tersebut.
Turki telah membatasi akses ke Twitter beberapa jam setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengancam akan melarang total jejaring media sosial itu, tempat banyak rekaman hasil penyadapan telah bocor sehingga merusak reputasi pemerintah negara itu menjelang pemilihan umum lokal.
Banyak pengguna yang hendak mengakses situs itu Jumat pagi (21/3) malah mendapat pemberitahuan dari otorita telekomunikasi Turki, mengacu pada perintah pengadilan tentang penutupan situs tersebut.
Partai oposisi utama di Turki mengatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap putusan pengadilan untuk memblokir layanan jejaring sosial online dan microblogging itu.
Partai Rakyat Republik mengatakan pihaknya juga akan mengajukan pengaduan pidana terhadap Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dengan alasan bahwa ia melanggar kebebasan pribadi.
Pada Kamis, PM Erdogan mengatakan pemerintah akan mengambil sejumlah langkah terhadap Twitter terlepas dari “respon apapun dari masyarakat internasional.”
Termasuk di antara rekaman yang bocor itu adalah rekaman dimana Erdogan diduga memerintahkan putranya agar menyembunyikan uang tunai dalam jumlah besar dari sebuah rumah di tengah penyelidikan korupsi.
Erdogan berkeras berbagai rekaman itu palsu dan bagian dari rencana untuk merusak reputasi pemerintah menjelang pemilu 30 Maret.
Kantor telekomunikasi Turki mengatakan akses pada Twitter akan dipulihkan jika Twitter menghapus “konten ilegal.”
Komisaris Pemekaran Uni Eropa Stefan Fuele hari Jumat mengatakan bahwa bebas berkomunikasi dan bebas memilih sarana komunikasi merupakan “nilai dasar Uni Eropa.”
Banyak pengguna yang hendak mengakses situs itu Jumat pagi (21/3) malah mendapat pemberitahuan dari otorita telekomunikasi Turki, mengacu pada perintah pengadilan tentang penutupan situs tersebut.
Partai oposisi utama di Turki mengatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap putusan pengadilan untuk memblokir layanan jejaring sosial online dan microblogging itu.
Partai Rakyat Republik mengatakan pihaknya juga akan mengajukan pengaduan pidana terhadap Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dengan alasan bahwa ia melanggar kebebasan pribadi.
Pada Kamis, PM Erdogan mengatakan pemerintah akan mengambil sejumlah langkah terhadap Twitter terlepas dari “respon apapun dari masyarakat internasional.”
Termasuk di antara rekaman yang bocor itu adalah rekaman dimana Erdogan diduga memerintahkan putranya agar menyembunyikan uang tunai dalam jumlah besar dari sebuah rumah di tengah penyelidikan korupsi.
Erdogan berkeras berbagai rekaman itu palsu dan bagian dari rencana untuk merusak reputasi pemerintah menjelang pemilu 30 Maret.
Kantor telekomunikasi Turki mengatakan akses pada Twitter akan dipulihkan jika Twitter menghapus “konten ilegal.”
Komisaris Pemekaran Uni Eropa Stefan Fuele hari Jumat mengatakan bahwa bebas berkomunikasi dan bebas memilih sarana komunikasi merupakan “nilai dasar Uni Eropa.”