Seorang imam Sunni mengkritik kebijakan pemerintah Iran. Molavi Abdul Hamid mengatakan dalam khotbah Idulfitri pada Jumat (21/4) di Zahedan, Iran, bahwa rakyat memiliki hak untuk memprotes dan pemerintah harus mendengarkan tuntutan mereka.
Hamid mengatakan keinginan rakyat adalah "pembebasan tahanan politik" dan pemerintah harus mempertimbangkan keinginan sebagian besar bangsa Iran, VOA mengutip khotbah Hamid yang diunggah di saluran Telegramnya.
"Orang-orang Zahedan menginginkan keadilan dan hukuman bagi para pelaku dan mereka yang memerintahkan orang untuk menembak. Kami tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat,” kata Hamid, merujuk kepada tindakan represif aparat Iran terhadap para pengunjuk rasa yang digelar pada September 2022.
Pada 30 September, setelah salat Jumat umat Sunni Iran di Kota Zahedan, pasukan militer dan pengunjuk rasa mengalami bentrok. Sekitar 100 orang tewas dan sekitar 300 terluka, menurut laporan media. Saat itu, media pemerintah mengatakan Muslim Sunni berkumpul setelah salat Jumat dan kemudian melakukan pelemparan batu dan penyerangan kantor polisi di Zahedan. Aksi tersebut menyulut konflik dengan pasukan keamanan.
BACA JUGA: Rakyat Iran Peringati Hari Yerusalem untuk Dukung Warga PalestinaDalam khotbah Idufitri itu, Hamid juga membahas kesulitan ekonomi rakyat Iran.
"Semua orang terlibat utang dan (berada) di bawah banyak tekanan," katanya. Untuk itu, lanjurnya, pihak berwenang harus memperhatikan ketidakpuasan masyarakat.
“Saran kami adalah berbaur dengan rakyat,” katanya. “Mereka harus memenuhi tuntutan yang sah dari rakyat Iran. Selama rakyat tidak bekerja sama dan tidak puas, masalah hanya akan bertambah di negara ini."
Dia juga mengatakan bahwa “kebungkaman masyarakat bukan mencerminkan bahwa bangsa itu memuaskan.” “Kita harus duduk dan berbicara dengan orang-orang ... dan masalah dan masalah harus diselesaikan dengan cara apa pun orang merasa puas."
Pada akhir pidatonya, Hamid menekankan perlunya melakukan perubahan yang signifikan di dalam negeri dan mengatakan kepuasan masyarakat tidak akan tercapai dengan sedikit modifikasi.
BACA JUGA: Eksekusi di Iran Capai Tingkat Tertinggi Sejak 2015“Meningkatkan hubungan dengan tetangga itu baik, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah negara, dan kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh dunia,” katanya. “Masalah rakyat tidak akan selesai sampai terjadi perubahan signifikan di dalam negeri.”
Pada musim gugur yang lalu, Hamid meminta ulama Kota Qom bersama dengan penguasa untuk mendengarkan suara para pengunjuk rasa. Mereka meminta para penguasa menanggapi tuntutan mereka untuk melakukan serangkaian referendum.
Otoritas Teheran tidak memberi tanggapan atas seruan tersebut. Bahkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei minggu ini menolak imbauan mantan presiden Hassan Rouhani untuk melakukan referendum terkait kebijakan dalam dan luar negeri. [ah/ft]