Partai politik dengan pemerintahan terlama di Malaysia tampaknya akan merebut kembali jabatan perdana menteri yang sempat lepas dari genggaman menyusul hasil pemilu 2018 yang mengejutkan.
Sejumlah anggota parlemen dari partai itu dipanggil ke istana, Kamis (19/8), untuk memverifikasi bahwa kandidat mereka memiliki cukup dukungan untuk memegang jabatan itu.
Keterpilihan mantan wakil perdana menteri Ismail Sabri Yaakob dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pada dasarnya akan memulihkan posisi aliansi yang berkuasa yang sebelumnya dipimpin Muhyiddin Yassin.
Mantan Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob (tengah), berangkat ke istana nasional dari Markas Besar UMNO di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 19 Agustus 2021.
UMNO adalah partai terbesar dalam aliansi itu. Muhyiddin mengundurkan diri sebagai perdana menteri Senin lalu, setelah pertikaian dalam aliansi tersebut membuatnya kehilangan dukungan mayoritas.
Penunjukan Ismail juga akan menunjukkan bangkitnya kembali UMNO, yang memerintah Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957 namun kemudian terguling pada 2018 karena skandal keuangan bernilai miliaran dolar.
Ismail, 61, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden UMNO, tampaknya mendapat dukungan mayoritas. Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan mencuitkan sebuah pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa semua anggota parlemen dari UMNO dan partai-partai lain di bekas aliansi yang berkuasa mendukung Ismail, dan mereka telah dipanggil untuk bertemu dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Mantan Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melambaikan tangan kepada media saat berangkat menuju istana nasional dari Markas Besar UMNO di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 19 Agustus 2021.
Muhyiddin mundur setelah kurang dari 18 bulan menjabat menyusul pertikaian internal dalam aliansinya dan meningkatnya kemarahan publik atas apa yang secara luas dianggap sebagai penanganan pandemi yang buruk oleh pemerintahnya.
Malaysia saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat infeksi dan kematian per kapita tertinggi di dunia, meskipun telah memberlakukan keadaan darurat selama tujuh bulan dan lockdown sejak Juni. (ab/ka)