Uni Eropa mengatakan hari Rabu (29/11) bahwa mereka membatalkan pengiriman petugas pemantau pemilu ke Republik Demokratik Kongo menjelang pemilu bulan depan karena alasan teknis.
Pengumuman tersebut dikeluarkan satu hari setelah Uni Eropa menyatakan bahwa tim pemantau tidak dapat dikirimkan ke berbagai wilayah di negara Afrika Tengah itu karena alasan keamanan.
Republik Demokratik Kongo negara miskin dengan sekitar 100 juta penduduk, berada dalam situasi rusuh, dengan lusinan kelompok bersenjata aktif di wilayah timur negara itu, dimana pasukan perdamaian PBB dan tentara Komunitas Afrika Timur dikerahkan.
Masa kampanye untuk pemilihan anggota parlemen dan presiden pada 20 Desember telah dimulai 10 hari yang lalu.
“Karena kendala teknis yang berada di luar kendali Uni Eropa, kami terpaksa membatalkan misi pengawasan pemilu,” juru bicara luar negeri Uni Eropa, Nabila Massrali mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Ditanya oleh AFP, dia mengatakan bahwa peralatan komunikasi penting tidak dapat disediakan bagi tim tersebut.
Uni Eropa mendorong otoritas dan semua pemangku kepentingan untuk terus berusaha memastikan bahwa rakyat Kongo dapat melaksanakan hak-hak politik dan sipil sepenuhnya dalam pemilu, tambah Massrali dalam pernyataan itu.
Dia menambahkan bahwa Uni Eropa sedang mempelajari pilihan-pilihan lain dengan para pejabat di Kongo, termasuk kemungkinan untuk mengelola sebuah tim pakar pemilu untuk mengawasi proses pemungutan suara dari ibu kota negara itu, Kinshasa.
Pejabat tinggi kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell pada 6 Desember telah mengumumkan misi pengawasan pemilu Uni Eropa yang pertama ke negara itu dalam lebih satu dekade.
Dia mengatakan, bahwa bulan depan akan menjadi saat yang penting untuk konsolidasi demokrasi di Kongo dan kerja sama bilateral negara itu dengan Uni Eropa. [ns/jm]