Tidak ada alternatif bagi badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina, tegas ketuanya pada hari Senin (18/11), menyusul perintah Israel untuk melarang organisasi yang mengoordinasikan hampir semua bantuan di wilayah terdampak perang Gaza.
"Tidak ada rencana alternatif," kata Kepala Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, kepada wartawan di Jenewa.
Di dalam PBB, "Tidak ada badan lain yang dirancang untuk melakukan aktivitas yang sama, yakni memberikan tidak hanya bantuan di Gaza, tetapi juga perawatan kesehatan primer dan pendidikan kepada ratusan ribu anak-anak,” katanya.
"Jika Anda berbicara tentang membawa truk berisi makanan, Anda pasti akan menemukan alternatif," ujarnya, tetapi "jawabannya tidak" ketika menyangkut pendidikan dan perawatan kesehatan primer.
Dia telah meminta PBB, yang membentuk UNRWA tahun 1949, agar mencegah pelarangan badan tersebut di Israel dan wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Larangan itu telah disetujui oleh parlemen Israel bulan lalu dan dijadwalkan mulai berlaku pada akhir Januari.
Perintah penangguhan terhadap badan tersebut memicu kecaman global, termasuk dari pendukung utama Israel, Amerika Serikat.
UNRWA menyediakan bantuan kepada hampir enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Lazzarini memperingatkan bahwa penghentian aktivitas UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur akan menghalangi koordinasi upaya bantuan besar di dalam Gaza.
"Ini berarti kami tidak dapat beroperasi di Gaza... dan lingkungan akan menjadi terlalu berbahaya," katanya.
Jika UNRWA berhenti beroperasi, ia memperingatkan, tanggung jawab untuk menyediakan semua layanan yang telah diberikan hingga sekarang "akan kembali ke kekuatan pendudukan, yaitu Israel.”
Dia menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana karyawan UNRWA bisa terpengaruh oleh larangan tersebut; mengatakan ada "ketakutan nyata bahwa mereka bisa dilecehkan, ditangkap, diselidiki, dihukum karena menjadi bagian dari organisasi yang dalam konteks ini dianggap sebagai organisasi teroris.”
Ketegangan antara UNRWA dan Israel meningkat setelah Israel pada Januari menuduh sekitar selusin staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di selatan Israel pada 7 Oktober 2023.
Serangkaian penyelidikan menemukan sejumlah "isu terkait netralitas" di UNRWA, dan menetapkan bahwa sembilan karyawan "mungkin terlibat" dalam serangan 7 Oktober, tetapi tidak menemukan bukti untuk tuduhan utama Israel. [th/uh]