Untuk Perbaiki Hubungan, Jepang dan Korsel Sepakat Adakan KTT Bulan Depan

Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon, kiri, berfoto bersama dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebelum pertemuan mereka di kediaman resmi Abe di Tokyo, Kamis, 24 Oktober 2019. (Foto: AP/Koji Sasahara)

Jepang dan Korea Selatan sepakat pada hari Sabtu (23/11) untuk mengadakan pembicaraan resmi bulan depan. Kedua negara mengambil langkah untuk meredakan ketegangan puluhan tahun kepahitan mereka selama masa perang dan kini tengah diperburuk oleh sengketa perdagangan.

Keputusan untuk kembali ke meja muncul sehari setelah Seoul membuat langkah-langkah untuk tetap berpegang pada kesepakatan berbagi intelijen dengan Jepang. Seoul pada hari Sabtu memuji langkahnya sendiri sebagai "terobosan" setelah berbulan-bulan memburuknya hubungan.

Namun tidak ada pihak yang memberikan tanda-tanda perubahan yang mendasar. Artinya perseteruan mereka kemungkinan akan tetap berlanjut seperti yang telah terjadi selama setengah abad, sejak kedua sekutu AS itu menormalkan hubungan.

BACA JUGA: Jepang Mulai Kembali Pembicaraan tentang Kontrol Eskpor dengan Korsel

Pertikaian itu berakar pada ketidaksepakatan selama puluhan tahun tentang kompensasi bagi pekerja Korea Selatan yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Seoul telah menyita aset lokal perusahaan Jepang dan Tokyo tahun ini mengekang ekspor bahan yang digunakan untuk membuat semikonduktor.

"Kami membeli waktu untuk diskusi intensif, tetapi tidak ada banyak waktu tersisa untuk kami," Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, mengatakan kepada wartawan.

Ia berbicara setelah bertemu dengan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, pada pertemuan para Menteri Luar Negeri Kelompok 20 (G20) di kota Nagoya, Jepang.

BACA JUGA: Pengadilan Korsel Mulai Sidang Soal Budak Seks Jepang

Motegi sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan masalah ini dengan jujur.

"Saya bertujuan untuk mengadakan pertukaran pandangan yang jujur tentang masalah buruh dari semenanjung Korea, yang merupakan masalah inti, dan masalah bilateral lainnya," kata Motegi kepada wartawan di Nagoya.

Tokyo merasa frustrasi setelah pengadilan Korea Selatan memerintahkan perusahaan Jepang Nippon Steel untuk memberikan kompensasi kepada mantan pekerja paksa. Jepang mengatakan masalah kerja paksa sepenuhnya diselesaikan pada tahun 1965 ketika kedua negara memulihkan hubungan diplomatik.

Motegi mengatakan kepada Kang bahwa hubungan bilateral akan semakin memburuk jika Korea memutuskan untuk melikuidasi aset yang sebelumnya disita dari beberapa perusahaan Jepang, kata seorang pejabat Jepang. [ah]