Utusan Khusus PBB Untuk Libya Martin Kobler hari Rabu (27/1) mengatakan perubahan-perubahan atas perjanjian perdamaian mungkin dilakukan, setelah parlemen yang diakui internasional menolak salah satu pasal dalam perjanjian itu, yang akan mencopot panglima tentara yang sangat berkuasa.
Dalam konferensi pers Martin Kobler mengatakan “ada mekanisme” dalam Perjanjian Politik Libya untuk mengadakan amandemen, suatu hal yang bertentangan dengan peringatan-peringatan sebelumnya supaya jangan mengubah perjanjian yang tercapai setelah perundingan sulit selama berbulan-bulan.
DPR Libya, yang bertemu di bagian timur negara itu, hari Senin (25/1) juga menentang usul pembentukan pemerintah bersatu sesuai perjanjian damai itu, dan memberi kesempatan selama 10 hari kepada saingan-saingan mereka untuk membentuk kabinet baru yang lebih kecil. Parlemen saingan yang didukung kelompok Islamis dan mengadakan pertemuan di ibukota Tripoli, menentang langkah itu.
Sejak tahun 2014 Libya terpecahdengan adanyadua pemerintahan yang saling bersaing,yang disebabkan kekacauan yang melanda negara itu setelah pergolakan tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan diktator lama, Moammar Ghadafi. [em/ii]