Utusan PBB untuk Sahara Barat telah mengusulkan pembagian wilayah antara Maroko dan Front Polisario yang prokemerdekaan, untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, lapor kantor berita AFP yang mendengar tentang rencana itu pada Kamis (17/10).
“Saya secara diam-diam telah meninjau kembali dan memperluas pembahasan dengan semua pihak yang berkepentingan, mengenai konsep pembagian wilayah,” kata Staffan de Mistura, dalam sesi tertutup Dewan Keamanan PBB pada Rabu (16/10), menurut pernyataan yang dilihat oleh AFP.
Sahara Barat sebagian besar dikuasai oleh Maroko. Tetapi Front Polisario yang didukung Aljazair, telah berkampanye untuk kemerdekaan wilayah tersebut sejak sebelum penguasa kolonial Spanyol menarik diri pada 1975.
Wilayah tersebut dianggap sebagai “wilayah nonotonom” oleh PBB.
BACA JUGA: PBB: Kekeringan Akibat El Nino Sebabkan Krisis Kelaparan Terparah di Afrika Bagian SelatanMaroko, yang menguasai sekitar 80 persen wilayah luas tersebut, menyarankan rencana otonomi terbatas bagi Sahara Barat yang berada di bawah kedaulatan negara itu.
Polisario menyerukan referendum penentuan nasib sendiri di bawah naungan PBB, yang telah direncanakan ketika gencatan senjata ditandatangani pada 1991, tetapi tidak pernah dilaksanakan.
De Mistura, seorang diplomat Italia-Swedia berusia 77 tahun, telah menjadi utusan pribadi Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk wilayah tersebut selama tiga tahun terakhir.
“Pilihan semacam itu dapat memungkinkan terciptanya negara merdeka di bagian selatan, dan di sisi lain integrasi wilayah lainnya sebagai bagian dari Maroko, dengan kedaulatannya yang diakui secara internasional,” kata De Mistura kepada Dewan Keamanan, menurut pernyataan tersebut.
Pada saat yang sama, dia mengakui “tidak ada tanda-tanda keinginan untuk mempertimbangkan peninjauan lebih jauh, baik dari Maroko maupun Frente Polisario.” [ns/ka]