UU Intelijen Australia akan Ditinjau Ulang

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne (kiri), Letnan Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat China He Lei dan Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan mendengarkan pidato Menteri Pertahanan AS Jim Mattis di KTT Keamanan Asia IISS Shangri-la Dialogue di Singapura, 2 Juni 2018.

Undang-undang intelijen Australia akan ditinjau kembali dalam perombakan menyeluruh UU keamanan nasional setelah beberapa dekade.

Peninjauan itu akan memakan waktu 18 bulan dan dipimpin oleh seorang mantan kepala dinas spionase. Ini akan menjadi peninjauan yang paling komprehensif terhadap undang-undang intelijen Australia sejak tahun 1970-an. Sebagian besar kerangka acuannya dirahasiakan tetapi para pejabat mengatakan perombakan itu akan meninjau bagaimana informasi dibagikan di antara enam badan keamanan dan intelijen negara itu, juga dengan badan penegak hukum lainnya.

Para analis mengatakan peninjauan itu sudah lama dinantikan dimana undang-undang yang ada sekarang dirancang untuk era sebelumnya. Analis mengatakan peninjauan itu kemungkinan akan mengatasi ancaman utama yang dihadapi Australia; terorisme, perang siber dan pengaruh kekuatan asing.

Jaksa Agung Federal Australia Christian Porter mengatakan perombakan itu akan membantu mengintegrasikan berbagai lembaga yang menjaga keamanan negara.

"Kontrol, arah dan koordinasi semua lembaga ini, dan cara mereka berinteraksi dengan lembaga non-intelijen dan badan-badan berbasis negara, seperti polisi negara bagian. Peninjauan ini akan memeriksa bagaimana kita berbagi informasi dan apakah hal itu bisa diperbaiki atau tidak. Peninjauan akan memeriksa staf dan sumber daya secara keseluruhan, jadi menggunakan pendekatan yang sangat holistik dan akan meninjau akuntabilitas dan pengawasan. "

Peninjauan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pengaruh China dalam urusan domestik Australia.

Awal pekan ini, media melaporkan dugaan terperinci yang tampaknya memuat laporan rahasia bahwa China berusaha mempengaruhi partai politik Australia selama satu dekade terakhir, dan tiap tingkat pemerintahan.

China sebelumnya menuduh Australia sebagai anti-China.

Tahun lalu pemerintah mengajukan RUU baru tentang campur tangan asing ke Parlemen Federal, yang jika diloloskan, akan melarang semua sumbangan asing bernuansa politik. Pada bulan Januari, Senator fraksi oposisi Sam Dastyari dipaksa mengundurkan diri karena diduga berhubungan dengan pihak berwenang China.

Tingkat Ancaman Terorisme secara nasional masih tetap pada tingkat "kemungkinan", artinya badan-badan keamanan yakin perorangan atau kelompok-kelompok punya niat dan punya kemampuan untuk melakukan serangan teroris di Australia. [my/al]