Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, dalam pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan di kantor Kementerian Polhukam, Kamis (9/3), mereka membahas beberapa acuan pembahasan strategis yang akan dibicarakan Wapres Mike Pence dengan Presiden Jokowi.
"Tentang rencana kunjungan wakil presiden Amerika Serikat ke Indonesia kita tidak bincangkan waktunya, tapi kita bincangkan substansinya. Kira-kira apa yang dijadikan acuan untuk pembicaraan dengan Presiden Jokowi. Tentunya hal-hal yang bersifat strategis yang dibincangkan oleh kedua kepala negara," kata Wiranto.
Lebih lanjut Wiranto menjelaskan, saat Barack Obama menjadi Presiden Amerika, berbagai kerjasama erat dijalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Donald Trump, kerjasama strategis di berbagai bidang diharapkan tetap berlanjut.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr mendatangi kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 13 Maret 2017. (Foto: VOA/Andylala.)
"Dengan adanya pemerintahan baru yaitu Presiden Donald Trump, tentu kita mengharapkan apakah itu partnership comprehensive atau strategic partnership itu tetap dilanjutkan dan dikembangkan walaupun Amerika Serikat sudah berganti pemerintahan," lanjutnya.
Dalam perbicangan dengann Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan lanjut Wiranto, ada apresiasi yang disampaikan seputar keberhasilan toleransi beragama di Indonesia serta keinginan untuk kerjasama lebih erat di bidang kontra teroris.
"Yang pasti Amerika Serikat sangat mengapresiasi hal-hal yang bersifat toleransi beragama di Indonesia. Dan saya jelaskan apa adanya bagaimana toleransi itu bisa muncul dan berkembang. Amerika Serikat dan Indonesia bersedia untuk kita saling bertukar pengalaman mengenai melawan terorisme itu. Saya sampaikan bahwa Indonesia sangat maju dalam masalah itu dan diakui Amerika Serikat bahwa untuk melawan terorisme, Indonesia mendapat apresiasi dari negara lain," imbuh Wiranto.
Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Professor Hikmahanto Juwana dalam perbincangan dengan VOA mengatakan jika ada pembahasan kerjasama kontra teroris, Pemerintah Indonesia harus mengingatkan pemerintah Amerika agar tidak melakukan kebijakan pelabelan dan generalisasi.
"Terkait dengan perang melawan teroris, kita tahu Presiden Trump akan mengajak semua negara untuk bersama-sama melawan terorisme. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia tentu bisa menyampaikan kepada Presiden Trump, bahwa kebijakan visa yang melarang masyarakat dari sejumlah negara yang tadinya tujuh dan terakhir Irak sudah dikeluarkan itu sebaiknya tidak lagi dilakukan. Karena ini akan mempersulit perang melawan teroris itu," kata Hikmahanto Juwana.
Kemungkinan lainnya, lanjut Hikmahanto, pembahasan seputar Laut China Selatan, khususnya menyangkut rencana kehadiran Amerika Serikat di kawasan itu.
"Lalu kehadiran Amerika Serikat di Laut China Selatan. Kita tahu, dengan ketidakpastian apakah Amerika Serikat akan tetap hadir di sana secara militer atau tidak, akan memunculkan kekuatan China yang berlebihan di Laut China Selatan. Dan ini tentu mengganggu stabilitas di kawasan, dan juga mengganggu freedom of navigation yang selama ini berlaku dimana Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan. Oleh karena itu mungkin perlu ada pembahasan khusus mengenai masalah ini," lanjutnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Berbagai Isu Strategis akan Jadi Topik Pembahasan dalam Pertemuan Wapres AS Mike Pence dengan Presiden Jokowi
Yang berikutnya yang tidak kalah penting lanjut Hikmahanto adalah seputar permasalahan PT Freport Indonesia. Presiden Jokowi perlu menyampaikan kepada Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus mengikuti keinginan PT Freeport.
"Mungkin Freeport dalam versinya mengatakan pemerintah Indonesia seolah bertindak tidak fair kepada Freeport. Karena dipaksa untuk mengakhiri kontrak karya dan mengubah menjadi IUPK," jelas Hikmanto.
"Dalam suasana Indonesia yang demokratis ini, di mana publik Indonesia sudah punya suara dan tidak bisa diabaikan, tidak mungkin pemerintah Indonesia selalu memberikan apa yang diinginkan Freeport. Hal ini yang mungkin bisa disampaikan, agar pemerintah Amerika Serikat tidak secara membabi buta melindungi pelaku usahanya seolah-olah Pemerintah Indonesia melakukan penzoliman terhadap pelaku usaha Amerika," imbuhnya. [aw/uh].