Kantor berita Reuters hari Selasa (14/3) melaporkan Wakil Presiden Amerika Mike Pence bulan depan akan melawat ke Jepang dan Indonesia sebagai bagian dari tur ke Asia, di tengah keprihatinan bahwa pemerintah Trump menarik diri dari kebijakan pemerintah Obama sebelumnya “pivot to Asia”, atau memusatkan perhatian ke Asia.
Seorang pejabat pemerintah Trump mengatakan pada Reuters, “sepengetahuan saya wakil presiden akan melawat ke Asia bulan depan.”
Harian Nikkei Asian Review melaporkan dalam lawatan ke Asia ini, Pence akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, Indonesia dan Australia.
Di Jepang, Pence akan mengikuti Dialog Ekonomi Amerika-Jepang, yang ditengarai akan membahas tentang keluarnya Amerika dari perjanjian Kemitraan Trans Pasifik TPP yang sempat dinilai sebagai salah satu pilar penting kebijakan ekonomi pemerintahan Obama di Asia-Pasifik. Negara-negara yang mendukung TPP prihatin perubahan sikap Amerika ini akan memperkuat perekonomian Tiongkok dan merugikan Amerika.
Kunjungan ke Korea Selatan tampaknya merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pekan ini yang berupaya menemukan opsi baru untuk menghadapi Korea Utara dan sekaligus meredam kemarahan Tiongkok dengan penempatan sistem pertahanan misil Amerika yang dinilai kontroversial.
Menkopolhukam : Pence akan Bertemu Presiden Joko Widodo
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dikutip suratkabar Jakarta Post hari Selasa (14/3) mengatakan dalam lawatan itu Pence akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, guna membahas berbagai isu, antara lain soal terorisme dan keamanan. Sebelumnya Wiranto mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. “Kami membahas rencana kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke Indonesia dan masalah-masalah strategis yang menjadi agenda pertemuan dengan presiden,” ujar Wiranto pada wartawan. Ditambahkannya, sejauh ini belum ada tanggal pasti kunjungan tersebut.
Selain soal terorisme dan keamanan, Pence diperkirakan juga akan membahas tentang perselisihan kontrak pengelolaan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang Amerika Freeport McMoran Inc. Freeport telah mengancam akan membawa perselisihan ini ke mahkamah arbitrase internasional jika Indonesia berkeras menerapkan aturan baru. Freeport telah menghentikan produksinya di Papua Barat sejak 10 Februari lalu dan memberhentikan 10% pekerja asingnya. Pembekuan operasi ini juga memukul perekonomian setempat karena lebih dari 32 ribu pekerja di pertambangan itu adalah warga Indonesia, termasuk 12 ribu pekerja tetap.[em/ii]
