Warga Israel Tingkatkan Protes Perombakan Sistem Peradilan

Warga Israel yang memprotes rencana pemerintah yang kontroversial untuk merombak sistem peradilan meningkatkan penentangan mereka pada hari Rabu (1/3). Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran yang menutup jalan-jalan, yang menurut para pemimpin protes menjadi “hari kekacauan nasional''.

Demonstrasi itu berlangsung menyusul keputusan pemerintah untuk terus melangsungkan perubahan hukum. Sebuah komisi di parlemen (Knesset) bergerak maju dengan RUU yang akan melemahkan Mahkamah Agung.

Knesset juga akan memberikan suara pendahuluan pada proposal terpisah untuk melindungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari kemungkinan dicopot dari jabatannya menyusul munculnya seruan-seruan bahwa ia tidak dapat menjabat sebagai perdana menteri sementara diadili karena korupsi.

Para pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama antara Tel Aviv dan Yerusalem Rabu pagi, menghentikan lalu lintas jam sibuk selama sekitar satu jam. Di stasiun kereta yang sibuk di Tel Aviv, pengunjuk rasa mencegah kereta-kereta yang akan berangkat dengan memblokir pintu-pintu, lapor media Israel. Polisi mengatakan empat pengunjuk rasa ditangkap karena mengganggu ketertiban.

Warga Israel memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, di Tel Aviv, Israel, 4 Februari 2023. (Foto: AP)

Sebagai tanggapan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, seorang ultranasionalis, meminta polisi untuk mencegah pemblokiran jalan-jalan, dan memberikan label “anarkis” pada para pengunjuk rasa.

Ribuan pengunjuk rasa keluar di berbagai lokasi di Israel sambil mengibarkan bendera Israel. Demonstrasi-demonstrasi utama digelar pada Rabu sore di luar Knesset dan dekat kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem.

Rencana perombakan sistem peradilan telah memicu kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan protes massa selama berminggu-minggu, yang disertai kritik dari pakar hukum, pemimpin bisnis, dan lembaga keamanan, serta kekhawatiran dari sekutu-sekutu internasional.

Kekacauan itu terjadi ketika Israel dan Palestina terperosok dalam babak baru kekerasan mematikan dan ketika pemerintah Netanyahu, sayap paling kanannya, mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan awal hanya dalam dua bulan masa jabatannya.

Tidak ada pihak yang tampaknya mundur. Pemerintah telah menolak seruan untuk membekukan rencana perombakan dan memberi jalan bagi dialog sementara penyelenggara protes bersumpah untuk mengintensifkan perjuangan mereka sampai rencana itu dibatalkan.

Pemerintah mengatakan perubahan itu dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang telah memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada pengadilan dan membiarkan mereka ikut campur dalam proses legislatif. Mereka mengatakan perombakan itu akan merampingkan pemerintahan dan mengatakan pemilu tahun lalu, yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan dengan mayoritas tipis di parlemen, memberi mereka mandat untuk melakukan perubahan.

Kritikus mengatakan perombakan itu akan merusak sistem check and balances Israel, memberi perdana menteri dan pemerintah kekuasaan tak terkendali, dan mendorong negara itu ke arah otoritarianisme. [ab/lt]