Anggota komunitas internasional dan warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh bukan satu-satunya kelompok yang kritis terhadap program repatriasi yang direncanakan pemerintah. Umat Buddha di Rakhine juga menyampaikan ketidakpuasan dengan proses tersebut.
Sudah lebih dari dua bulan sejak Myanmar dan Bangladesh menandatangani perjanjian untuk mulai mengembalikan sekitar 700.000 warga Rohingya yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine utara setelah tindakan brutal militer tahun lalu. Namun proses pemulangan masih belum berjalan.
Sein Gyaw, seorang pemimpin masyarakat sipil di negara bagian Rakhine, mengatakan kepada VOA penduduk setempat frustrasi karena mereka tidak diajak berkonsultasi mengenai masalah ini.
"Pemerintah belum membahas dengan warga mengenai masalah ini, dan banyak orang khawatir mengenai hal itu," kata Sein Gyaw. Dia mengatakan banyak warga Rakhine khawatir mereka yang kembali melalui proses itu bisa termasuk "teroris," sebutan bagi pejuang dari Tentara Pembebasan Arakan Rohingya, kelompok yang melancarkan serangan pada 25 Agustus, yang memicu penumpasan militer.
"Orang-orang di sini tidak ingin bertikai dengan kaum Muslim. Tetapi mereka juga tidak setuju bahwa mereka adalah warga negara. Mereka tidak ingin orang yang non-warga negara kembali ke negara ini," katanya yang mengungkapkan pandangan banyak penduduk Myanmar bahwa Rohingya bukan salah satu "ras resmi" Myanmar. [my/ds]