Para pemilih berdiri dalam antrian panjang Senin pagi, jauh sebelum TPS buka. Ribuan hakim Mesir memantau proses tersebut.
Pemilu bergilir untuk memilih anggota majelis rendah itu dimulai di kota-kota besar Kairo dan Iskandariah serta Luxor, Port Said dan sejumlah propinsi lain. Pemilu babak kedua di daerah-daerah tersebut akan diadakan tanggal 5 Desember.
Dua puluh tujuh provinsi Mesir memungut suara dalam 3 babak yang berakhir awal Januari. Setelah itu pemilu untuk anggota Majelis Tinggi diadakan dan berakhir bulan Maret. Majelis atau parlemen yang baru terpilih akan membuat undang-undang dasar baru.
Ikhwanul Muslimin yang berpengaruh, sebuah gerakan Islam yang resmi dilarang sejak tahun 1950, siap memenangkan peran kuat di negara yang secara efektif diperintah oleh militer selama hampir enam dekade sebagai negara sekuler-otoriter.
Pimpinan dewan militer yang berkuasa, Jenderal Hussein Tantawi mengatakan hari Minggu negara itu sedang berada di persimpangan jalan dan dapat memilih pemilu yang berhasil yang akan membawa Mesir menuju keselamatan. Sementara kalau tidak, Mesir akan menghadapi rintangan yang berbahaya yang tidak akan dibiarkan oleh angkatan bersenjata. Ia juga memperingatkan konsekwensi yang gawat kalau keresahan politik negara itu tidak berakhir segera.
Jenderal yang berkuasa di Mesir telah membentuk sistem pemilu yang berbelit-belit yang dikhawatirkan akan menghasilkan badan legislatif tanpa kredibilitas dan menegaskan bahwa majelis baru itu tidak akan punya hak untuk membubarkan pemerintah yang ditunjuk oleh dewan militer yang berkuasa.
Hussein Tantawi, membela status istimewa tentara dalam masyarakat Mesir, mendeklarasikan bahwa posisi angkatan bersenjata akan tidak berubah bahkan setelah konstitusi baru ditetapkan.
Peringatan Tantawi dikeluarkan sementara ribuan demonstran memenuhi Lapangan Tahrir Kairo untuk mengadakan lagi protes massal yang menuntut agar militer Mesir segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah keselamatan nasional yang akan memimpin negara sampai presiden terpilih.
