Gedung Putih hari Senin (19/2) mengatakan Presiden Donald Trump mendukung upaya untuk memperketat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata api pasca pembantaian di sebuah SMA di Florida pekan lalu yang menewaskan 17 orang.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan Trump pekan lalu berbicara dengan senator faksi Republik dari negara bagian Texas John Cornyn tentang legislasi bipartisannya dengan senator faksi Demokrat dari negara bagian Connecticut Chris Murphy, yang sejak lama dikenal sebagai aktivis anti-senjata api, untuk merevisi syarat-syarat pemeriksaan latar belakang. Revisi itu masih dirundingkan.
Nikolas Cruz – pemuda berusia 19 tahun yang menurut polisi mengaku menembak 14 siswa dan tiga orang dewasa di sekolah di Parkland, Florida, dimana ia dikeluarkan tahun lalu – bisa membeli senapan serbu AR-15 untuk melakukan pembantaian itu setelah dinyatakan lolos pemeriksaan latar belakang.
Cruz, yang mengenakan pakaian penjara berwarna merah, hari Senin (19/2) dihadirkan di pengadilan ketika tim pengacaranya membahas masalah prosedural dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukannya itu.
Di Washington, sejumlah anggota Kongres dari faksi Demokrat menyerukan pengendalian pemilikan senjata api yang lebih ketat, meskipun anggota faksi Republik menentang hal itu dengan mengatakan itu melanggar Amandemen Kedua Konstitusi Amerika yang katanya menjamin pemilikan senjata api. Undang-undang “Cornyn-Murphy” itu telah menarik dukungan dari anggota-anggota faksi Demokrat dan Republik, meskipun upaya untuk meloloskan aturan tentang senjata api itu sering macet karena perbedaan politik di Kongres.
Langkah ini tidak akan memberlakukan pembatasan-pembatasan baru untuk pembelian senjata api, tetapi berusaha memastikan bahwa informasi tentang catatan kesehatan mental dan catatan kriminal seorang calon pembeli senjata api secara konsisten dikirim ke Sistem Pemeriksaan Langsung Latar Belakang Kriminal. Pada masa lalu polisi Amerika mengetahui bahwa seseorang yang melakukan penembakan membabibuta seharusnya tidak diijinkan membeli senjata api karena masalah kesehatan mental atau gugatan hukum kriminal, tetapi informasi itu tidak pernah diteruskan ke arsip dokumen nasional.
Tidak seperti banyak proposal pengendalian senjata api, Asosiasi Senjata Api Amerika NRA – yang mendominasi lobby tentang senjata api di Amerika – mendukung revisi sistem pemeriksaan latar belakang itu. Aturan hukum itu menyerukan sistem insentif dan penalti guna mendorong badan-badan pemerintah di seluruh Amerika melaporkan informasi tentang orang yang memiliki kesehatan mental atau latar belakang kriminal.
Ada satu kesalahan penting dalam memantau perilaku Cruz. FBI mengakui tidak menindaklanjuti petunjuk tentang dirinya pada 5 Januari lalu, ketika seseorang yang dekat dengan Cruz menghubungi FBI dan mengatakan remaja itu “memiliki senjata api, bermaksud membunuh orang, memiliki perilaku yang tidak stabil dan pesan-pesan yang mengganggu di media sosial; juga berpotensi melakukan penembakan di sekolah.”
Dukungan Trump untuk memperbaiki sistem pemeriksaan latar belakang itu disampaikan setelah Gedung Putih sebelumnya mengatakan bahwa presiden akan mengadakan apa yang disebutnya sebagai “sesi pertemuan untuk mendengar keluhan” para siswa dan guru SMA hari Rabu, meskipun tidak merinci hal tersebut. [em/ii]
