Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Pemerintah akan menunda sejumlah Proyek Infrastruktur. Hal ini adalah sebagai langkah Pemerintah untuk menekan laju impor yang di harapkan dapat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.
Meskipun tidak menjabarkan secara spesifik proyek apa saja yang ditunda, namun Darmin menjelaskan bahwa proyek itu termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Ada. Tapi belum. Mungkin dua hari lagi baru kita umumkan, banyak juga, di listrik aja ada beberapa, di jalan ada, di pelabuhan ada, tetapi tunggu aja deh, jangan ngomong dulu, karena belum diputuskan, engga elok itu," kata Darmin.
Darmin menjelaskan, penundaan proyek tersebut dilakukan kepada proyek yang belum dilakukan financial closing. Pemerintah pun, kata Darmin akan mengkaji terlebih dahulu, mana saja proyek yang bisa ditunda atau proyek infrasruktur yang belum menjadi prioritas pemerintah.
Selain itu, penundaan proyek tersebut tidak akan dilakukan secara bersamaan. Hal ini akan di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah nantinya. Ini dilakukan agar pembangunan Infrastruktur di Indonesia tidak terhenti sama sekali, sehingga tetap dapat memberikan kontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian.
"Tapi ada satu lagi pertimbangannya, jangan sampai, eh bangun pembangkit listrik itu bisa 5-6 tahun loh, jangan sampai main stop-stop. Lima-enam tahun lagi kalang kabut kita, jadi harus ada ok, yang masuk daftar eligible ditunda adalah ini ditundanya tahun berapa, supaya jangan sampai ada kekosongan, ada tahun, produksi yang harusnya naik, listriknya gak naik karena gak ada, gak dirancang tahunnya. Jadi, kalaupun nanti diumumkan ada yang ditunda, itu gak sama semua tahunnya," lanjutnya.
Hal itu Darmin sampaikan usai melakukan rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9).
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan fokus BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah adalah berusaha memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account deficit /CAD).
"Kami perkirakan untuk tahun 2019 , defisit transaksi berjalan turun, kami perkirakan untuk tahun 2018 ini defisit transaksi berjalan kurang lebih 2,5 persen terhadap PDB, tahun depan mungkin akan bisa turun menjadi sekitar dua persen," kata Perry Warjiyo.
Perry juga yakin, langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu penerapan program biodiesel 20 persen (B20) sebagai bahan campuran di BBM jenis solar akan membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan. Dengan berkurangnya impor solar diharapkan dapat membantu menurunkan CAD di akhir tahun dan tahun depan.
"Sehingga tahun depan itu, kemudian ada tambahan devisa dari penurunan impor minyak maupun tambahan ekspor itu kurang lebih 9-10 miliar akan juga menurunkan defisit transaksi berjalan mulai triwulan-triwulan ke depan ini dan secara khusus, akan lebih besar di tahun depan," sebut Perry.
Sedangkan dari sisi Pariwisata, Perry juga yakin upaya pemerintah membangun infrastruktur pariwisata seperti membangun anjungan tambahan di Bali dan pengoperasian bandara baru di Yogyakarta nanti, dapat menambah penerimaan devisa bagi Negara dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. [gi/em]
