Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor jasa keuangan selama 2018 cukup baik. Kondisi ini ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang terjaga, kinerja emiten yang relatif stabil, serta didukung kebijakan yang dikeluarkan OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah.
Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pada 2019 akan mengupayakan kemudahan bagi UMKM. Lembaganya terus memperhatikan tantangan yang akan terjadi tahun depan.
“Nggak bisa kita bilang sekarang. Prinsipnya memberi kemudahan. Tapi jangan tanyakan ‘apa’. Jadi nanti terus kita evaluasi lagi. Yang jelas kami mendorong UMKM lebih banyak lagi dengan model kluster. Kluster mana yang mau dikembangkan, kemarin sudah pariwisata,” jelasnya kepada wartawan usai konferensi pers catatan 2018 di OJK, Jakarta, Rabu (19/12/2018) sore.
Selama satu tahun terakhir ini, OJK berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan lewat penguatan pemantauan atau surveillance, dan Protokol Manajemen Krisis. Pihaknya juga menguatkan koordinasi pihak-pihak terkait yang berada dalam naungan Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK).
Hingga November 2018, tingkat kredit tumbuh 12,05 persen secara tahunan dan diiringi tingkat kesehatan yang cukup baik. Hal itu tercermin dalam Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan sebesar 23,32 persen, sementara rasio non-performing loan (NPL) gross perbankan 2,67 persen dan NPL net perbankan 1,14 persen.
Fintech Tumbuh Pesat, Masyarakat Diminta Teliti
OJK mencatat layanan keuangan berbasis teknologi atau fin-tech terus berkembang pesat di Indonesia. Hingga Oktober 2018, tercatat total akumulasi pembiayaan fin-tech mencapai Rp 15,99 triliun. Angka itu berputar di antara 2,8 juta debitur dan 182 ribu kreditur.
Namun potensi besar itu harus dijawab dengan kehati-hatian masyarakat dalam memilih layanan keuangan. Sebab, per Oktober 2018, baru 78 perusahaan fin-tech yang diawasi oleh OJK dan masih banyak yang belum terdaftar.
“Masyarakat harus mengerti kalau milih yang tidak terdaftar, risikonya gede. Dan masyarakat menilai sendiri. Kita hanya mendorong supaya fintech itu transparan kepada masyarakat dan masyarakat menilai sendiri, jadi kita hanya meyakini bahwa fintech provider ini sesuai dengan governance yang sudah disepakati,” jelasnya kepada wartawan.
OJK saat ini menyusun pedoman bersama Asosiasi Fin-Tech yang akan dijadikan dasar penyelenggaraan layanan peer to peer lending atau pinjaman bersama. Pada prinsipnya, aturan itu berisi 4 poin yakni: Punya modal jelas atau bukan hit and run; ada penanggung-jawab; tidak menyalahgunakan data konsumen; dan harus transparan.
“Ini sedang kita godok bersama dengan asosiasi fintech. Itu menjadi pedoman itu. Kita akan bilang kalau ada fintech nggak comply itu nggak akan kita kasih izin,” tegasnya.
Dalam sektor fin-tech, OJK telah menerbitkan peraturan inovasi digital di sektor layanan keuangan. Peraturan ini pada intinya mengatur pencatatan fintech, pengawasan, perlindungan data, dan perlindungan konsumen. [rt/em]
