Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa tidak ada konspirasi antara pemerintah, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU dalam pesta demokrasi ini, untuk melakukan kecurangan. Menurutnya, tuduhan merupakan fitnah dan masyarakat harus benar-benar tahu mengenai hal ini.
“Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar yang diarahkan untuk mendelegitimasi Pemerintah dan penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu termasuk hasil pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan,” ungkap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (24/4).
Ia menjelaskan ada beberapa hal yang membuat konspirasi tersebut tidak mungkin terjadi. Misalnya bahwa Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI, bukan oleh presiden; dan bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. “Tidak di bawah kendali pemerintah,” tegas Wiranto.
Ditambahkannya, tidak pernah ada pikiran dan kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu, apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu.
“Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada, namun pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilu 2019 tidak benar. Sekali lagi tidak pernah terjadi,” tegas Wiranto.
Ia berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang berkembang tersebut. Apalagi kalau hoaks itu, sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 kali ini merupakan pemilu yang terbesar dan terumit di dunia. Pasalnya dalam waktu yang bersamaan yaitu 17 April kemarin, diberikan kesempatan kepada kurang lebih 192 juta pemilih untuk memberikan hak suara di 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh semua pihak, termasuk badan pemantau pemilu dan individu dari mancanegara.
"Tiga puluh tiga negara mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang aman, lancar dan damai ini," ujar Wiranto.
Menurutnya penghargaan setinggi-tingginya harus diberikan kepada seluruh penyelenggara pemilu, yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, sampai harus merenggut nyawa sekali pun. Dengan pengorbanan yang sangat besar ini, ujar Wiranto, tidak pantas tuduhan keji tersebut dihembuskan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Kita seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar dan damai serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar,” papar Wiranto.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa kedua pasangan capres kemungkin besar akan melakukan rekonsiliasi pasca pemilu.
“Itu nanti akan ada momentumnya, kita tunggu saja. Sekali lagi, pasti akan ada momentumnya, akan ada keseimbangannya,” jelas Moeldoko.
Ia sebut, bahwa waktu yang tepat untuk rekonsiliasi tersebut bisa saja terjadi di bulan Ramadhan atau Idul Fitri mendatang. Namun Moeldoko tidak menjelaskan hal ini lebih jauh.
Moeldoko juga berpendapat bahwa kegaduhan dalam masa Pemilu 2019 ini menurutnya hanya terjadi di dunia maya saja.
"Tapi yang ingin kita lihat secara jernih bahwa tidak ada sebenarnya situasinya paradoks. Apa yang terjadi di dunia maya dan kondisi di lapangan. Kalau kondisi di dunia maya kayaknya mau perang aja. Padahal di lapangan happy-happy saja. ini yang terjadi seperti itu ya, paradoks menurut saya," ungkap Moeldoko. (gi/em)
