Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkeliling wilayah melakukan sosialisasi dan memberikan peringatan bagi warga yang berkerumun. Selain itu, mereka juga membantu pengiriman bantuan logistik, mengamankan proses pemakaman korban dan karantina hingga membuka rumah sakit khusus.
Bahkan saat ini, posisi Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB dijabat oleh perwira tinggi TNI.
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Prof Purwo Santoso, mengatakan ada kecurigaan berlebihan di kalangan masyarakat mengenai peran militer di ranah sipil. Namun Purwo meminta masyarakat memahami bahwa pengalaman tentara diperlukan dalam kondisi seperti ini.
“Tentara sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, manajemen yang terkomando, ada pembagian tugas, manajemen berbasis pengetahuan, informasi intelijen dan seterusnya. Militer itu tetap saja lebih advancedaripada sipil. Mohon tidak melupakan itu,” kata Purwo dalam diskusi daring pada Jumat (3/4) pekan lalu.
Diskusi bertajuk “Covid-19 dan Krisis Koordinasi” itu digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Turut menjadi pembicara adalah Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Prof Cornelis Lay.
Beberapa hal yang membuat tentara berperan positif dalam penanganan kebencanaan seperti saat ini, kata Purwo adalah cara berpikir yang sangat sensitif terhadap ancaman. Tentara juga memiliki rantai komando yang ditata rapi. Kondisi semacam ini, tambahnya, bisa ditemui hampir di semua negara.
Menurut Purwo, studi yang dia lakukan selama ini menunjukkan bahwa militer lebih rapi dibandingkan dengan kelompok sipil. Terutama dalam hal koordinasi yang sangat penting dalam situasi darurat.
Oleh karena itu, tugas-tugas tentara di luar perang dalam situasi secara memiliki dasar hukum dan dapat dibenarkan. Meski mengaku dia sebenarnya mendukung demilitarisasi, Purwo mengimbau masyarakat agar tidak mencurigai tindakan militer secara berlebihan.
“Tetapi dalam situasi sekarang ini, saya harus berbalik. Justru sandaran terpenting adalah manajemen ala tentara. Banyak tentara yang berjasa, karena dia tidak memperlihatkan dirinya tentara,” sambungnya.
Purwo menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan di tengah situasi gawat darurat dalam sepuluh tahun terakhir. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih banyak berperan, terutama untuk data dan pengambilan keputusan.
Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Prof Cornelis Lay menjelaskan, peran tentara di luar perang sudah menjadi sudah dipratikkan dan menjadi standar militer di negara mana pun.
“Mereka bisa terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Jadi tidak harus angkat senjata dan bunuh orang, tetapi juga ketika mereka menolong bencana yang sangat besar,” ujarnya.
Peran-peran tentara lainnya, misalnya, membantu polisi menciptakan tertib sosial pada saat kerusuhan besar. Tentara juga dapat menggunakan kemampuan bidang teknologi yang selama ini tidak terpakai. Misalnya, Cornalis memberi contoh, tentara dapat membantu membangun sarana publik, seperti jembatan, yang membutuhkan kemampuan teknik.
Selain itu, tentara juga ikut dalam menciptakan perdamaian dunia, salah satunya dengan misi-misi perdamaian di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia selama ini aktif mengirimkan tentara dalam misi-misi perdamaian PBB.
Semua fakta itu, kata Cornelis, menjadi dasar moral bagi tentara untuk terlibat atau dilibatkan dalam situasi seperti saat ini.Apalagi, imbuhnya Cornelis, birokrasi pemerintahan Indonesia yang dibangun selama ini belum memiliki pengalaman menghadapi bencana besar non-alam, seperti virus corona.
Namun, dia juga mengingatkan bahwa peran tentara ada batasnya. Dalam kondisi normal, pola instruksi tentara tidak bisa digunakan untuk mendukung praktik demokrasi.
“Kalau memang dia punya kapasitas lebih baik dalam merespon persoalan darurat seperti ini, kenapa kita tidak gunakan. Tetapi jangan pakai tentara dalam keadaan normal, karena kerjanya adalah instruksi dari atas. Demokrasi enggak bisa bekerja dalam situasi instruksi itu,” ujarnya.
Dia juga memuji langkah cepat pemerintah terkait virus corona dalam beberapa hal, misalnya realokasi anggaran baik di pusat maupun daerah. Namun tetap membutuhkan payung hukum agar apa yang dilakukan saat ini, tidak dianggap sebagai tindak melawan hukum dikemudian hari. [ns/ft]
