Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan sanksi perjalanan dan properti baru pada hari Kamis (11/6) terhadap para pejabat Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). Trump berusaha untuk menghukum mereka karena menyelidiki dugaan kesalahan oleh personel militer AS dan operasi intelijen untuk memerangi terorisme di Afghanistan selama 18 tahun terakhir.
Trump menyatakan keadaan darurat nasional, dan menyebut penyelidikan ICC di Den Haag sebagai “ancaman yang tidak lazim dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.”
Perintah Trump itu memblokir sejumlah pejabat ICC yang tidak disebutkan namanya untuk memasuki Amerika, dan membuat mereka tidak bisa melakukan transaksi keuangan dan properti di Amerika Serikat.
Trump dan para pembantunya menekankan bahwa Amerika bukan partisipan dalam Perjanjian Roma yang menciptakan ICC dan tidak akan mengizinkan badan internasional itu untuk menyelidiki dan menuntut personel militer dan intelijen Amerika.
Jaksa Agung William Barr mengatakan dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri bahwa Amerika “juga prihatin bahwa kekuatan asing seperti Rusia memanipulasi” penyelidikan ICC atas dugaan kesalahan Amerika untuk merugikan kedudukan Amerika di dunia. [lt/jm]
