Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) menerapkan dua langkah untuk memperbaiki sektor pendidikan di Papua. Lembaga ini rutin mengirim guru ke sana, dan membawa anak-anak muda Papua belajar di UGM. Ada potensi sekaligus tantangan luar biasa yang dihadapi dalam kedua skema itu.
Paulina Cornelia Kohome saat ini adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, UGM. Perempuan ini datang dari Kabupaten Mappi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia 58,30. Hanya 20 persen mahasiswa Mappi yang mampu menyelesaikan masa kuliah di UGM.
Semua berawal jauh di masa pendidikan dasar. Rata-rata lama pendidikan di Mappi hanya 6,29 tahun, dengan kata lain mereka hanya lulus sekolah dasar. Suasana sekolah juga tidak mendukung, kata Paulina.
“Berdasar pengalaman, saya menemukan banyak sekali guru yang tidak masuk ke kelas, terlambat masuk, teman-teman yang terlambat masuk sekolah, kemudian jumlah guru yang punya komitmen dan kompetensi yang sangat terbatas. Sampai kepada kurikulum yang tertinggal dibandingkan saudara saya yang ada di Pulau Jawa,” kata Paulina.
Program Khusus Bagi Mahasiswa
Janius Tabuni, mahasiswa UGM asal Kabupaten Puncak, Papua juga memiliki kendala yang mirip. Anak-anak Puncak terganggu proses belajar di sekolah karena banyak yang diajak orang tua untuk berkebun. Mereka juga tidak memiliki semangat belajar, dan diperparah dengan sering terjadinya konflik antarsuku.
Kabupaten Puncak hanya bisa diakses dengan menggunakan pesawat. Sarana jalannya sangat terbatas karena wilayahnya bergunung-gunung. Tantangan geografis ini menjadi beban tersendiri bagi anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah. Belum lagi persoalan sarana dan prasarana sekolah, seperti gedung, alat peraga pendidikan, komputer hingga jumlah guru.
“Jarak antara rumah ke sekolah jauh sekali. Harus berangkat pagi-pagi, mereka kadang tidak sarapan, kemudian dalam perjalanan harus naik turun lewat sungai dan belum tentu jembatannya bagus. Jalannya kurang bagus, mengakibatkan anak-anak sampai sekolah terlambat, kemudian tidak berkonsentrasi untuk belajar di kelas dan tidak menyerap apa yang disampaikan guru di sekolah,” ujar Janius.
Paulina dan Janius adalah mahasiswa UGM melalui program Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK). Program ini khusus disusun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Calon mahasiswa akan mengikuti program matrikulasi, untuk menyesuaikan standar kemampuan yang dibutuhkan.
Keduanya berbagi pengalaman belajar dalam diskusi Mempersiapkan Generasi Unggul Papua Melalui Pendidikan Inklusif dan Humanis. Diskusi diselenggarakan GTP UGM pada Senin (30/6).
Janius bahkan sudah datang ke Yogyakarta sejak masuk SMA, dan mengaku menerima tantangan luar biasa selama belajar, seperti soal bahasa, budaya, hingga kedisiplinan. Hanya empat dari delapan anak asal Puncak, yang mampu bertahan hingga berlanjut ke masa kuliah.
Melalui pendampingan dari Gugus Tugas Papua UGM, para mahasiswa ini menerima tambahan pelajaran dan pengetahuan umum, kemampuan berbicara, penguasaan komputer, kemampuan berdiskusi, menilai buku dan berbagai nilai tambah lain. Kemampuan bersosialisasi mahasiswa Papua juga diasah agar mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang berbeda budaya.
Pengiriman Guru Penggerak
Gugus Tugas Papua UGM juga memiliki program perbaikan pendidikan dasar, dengan mengirim guru ke Mappi, Puncak dan Intan Jaya. Mereka berada di bawah program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT).
Anselmus Bobo Tari adalah salah satu anak muda yang tergabung dalam program ini. Sejak 2018 dia mengajar di Kabupaten Mappi, yang dikenal sebagai daerah sejuta rawa. Datang dari daerah dengan kualitas pendidikan lebih baik, Anselmus tentu sempat kaget dengan kenyataan yang harus dihadapi di Mappi.
"Mereka sudah duduk di kelas 4,5 atau 6, itu masih banyak yang belum bisa membaca, menulis , berhitung dengan baik. Bahkan untuk mengenal huruf masih banyak yang belum. Itu yang membuat shocked di awal-awal. Kami mencari cara bagaimana anak-anak pendekatan yang khusus, yang unik, yang harus menyenangkan buat mereka, tidak boleh membosankan,” ujar Anselmus.
Anselmus bersama satu rekan guru yang ditugaskan kemudian mencari cara agar anak-anak mau datang ke sekolah secara rutin. Sebagai bagian upaya pendekatan dan membangun kepercayaan, keduanya terlibat dalam aktivitas siswa di luar sekolah. Bersama anak-anak, guru berlatih mendayung perahu di rawa, memancing, berenang hingga bermain bola. Prinsipnya, kata Anselmus, anak-anak tidak boleh takut datang ke sekolah.
Sutedhi Romansah, guru dalam program GPDT yang lain, datang ke Kabupaten Puncak pada 2013. Wilayah itu masih merasakan dampak kerusuhan yang terjadi pada 2011. Sangat sedikit anak yang mau bersekolah, dan sebagian besar telah pindah ke kawasan kota bersama orang tua mereka untuk menghindar dari kekerasan. Sutedhi juga bingung karena anak yang datang ke sekolah silih berganti setiap hari.
“Kita datang ke sekolah, namun pada hari pertama tidak ada seorangpun siswa. Kita di jalan-jalan ketemu anak, kita tanya kira-kira siapa yang sekolah, terutama di SMA karena posisi saya ditugaskan di SMA. Beberapa hari kemudian datang siswa, tanpa sepatu, tanpa seragam dan sebagainya. Dia mengaku sebagai siswa. Beberapa hari kemudian kita data satu persatu, tetapi anehnya, hari ini datang besok beda lagi yang datang,” kata Sutedhi.
Sutedhi memberikan garam ke para siswa yang mau sekolah. Sedikit garam saja, ujarnya, anak-anak Puncak sudah sangat bahagia. Esok paginya, mereka membawakan sayuran untuk para guru. Sesuatu yang menurut Sutedhi sangat mengharukan dan hanya dia temui di Papua. Para guru juga terkesan dengan anak-anak yang harus menempuh perjalanan beberapa jam jalan kaki dari gunung, dengan berbekal ubi bakar.
Kerja Nyata Bagi Papua
Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia dari Gugus Tugas Papua UGM mengutip data BPS yang menyebut Papua dan Papua Barat adalah wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Indonesia. Papua mencatatkan angka 60,84 sedangkan Papua Barat 64,7, jauh di bawah rata-rata IMP nasional 71.92.
Apa yang bisa dilakukan untuk Papua? Pertanyaan itu menjadi dasar dari berbagai skema program yang dibuat GTP UGM bagi Papua.
“Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab dengan kerja nyata, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan yang universal, nilai empati dan dengan kesabaran. Usaha yang tidak kenal lelah dalam proses kerja nyata bagi bangsa Indonesia. Kita harus membangun optimisne bagi bangsa,” kata Alfath.
Setidaknya ada tiga masalah besar yang berpengaruh bagi sektor pendidikan di Papua. Menurut Alfath, pertama adalah kurangnya kesadaran dan perencanaan mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Masalah kedua minimnya jumlah guru yang kompeten dan memiliki komitmen kuat. Sedangkan masalah ketiga terkait minimnya akses sarana dan prasarana pendidikan.
Karena itulah dibutuhkan skema pendidikan yang inklusif dan humanis di Papua. Pendidikan yang inklusif adalah pendidikan untuk semua yang mampu menjangkau semua perbedaan peserta didik. Sedangkan pendidikan humanis memberikan penekanan pada pengembangan potensi seseorang, memanusiakan manusia dan memahami hubungan satu manusia dengan manusia lainya.
Ada tiga langkah sebagai jalan keluar mengatasi masalah pendidikan di Papua yang kompleks. Menurut Alfath, kemauan politik sangat penting karena menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dari pemerintah daerah. Langkah kedua ada revolusi mental di tingkat keluarga, dengan keyakinan bahwa keluarga adalah tempat belajar utama. Sedangkan ketiga, program GTP UGM yang sudah sukses di tiga kabupaten ini, sebaiknya diaplikasikan di kabupaten lain di Papua. [ns/ab]
