Lebih dari 300 kelompok masyarakat madani, termasuk Human Rights Watch, Amnesty International dan International Service for Human Rights, mendesak PBB untuk membentuk sebuah badan pengawas yang khusus mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China.
Dalam sebuah surat terbuka, yang dipublikasikan Rabu (9/9), kelompok-kelompok itu mengatakan, mereka menginginkan pengawasan yang lebih ketat dan tanggapan yang lebih kuat terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan-kawasan seperti Hong Kong, Tibet dan Xinjiang. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud termasuk penyensoran, pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan penindasan terhadap para pembela HAM.
Seruan pembentukan mekanisme internasional independen yang terfokus pada pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China ini meningkatkan tekanan terhadap Beijing terkait aksi protes di Hong Kong dan pusat penahanan Muslim Uighur di Xinjiang.
“China secara sistematis menganiaya para pejuang HAM sebagai pembalasan atas kerjasama mereka dalam operasi-operasi HAM PBB. Mereka disiksa, dihilangkan secara paksa, dan dipenjara. Para pengacara yang terlibat dicabut izin prakteknya,” kata Renee Xia, Direktur Chinese Human Rights Defenders, melalui sebuah pernyataan. “PBB tidak bisa lagi membiarkan perlakuan-perlakuan seperti itu.”
Pernyataan bersama ini muncul menyusul seruan dari sejumlah pakar independen agar Dewan HAM PBB menyelenggarakan sidang khusus yang membahas catatan HAM China. Para pejuang HAM itu bersikeras mengatakan, tidak ada satupun negara, seberapa besar pun pengaruhnya, lolos dari pengawasan catatan HAM-nya.
Human Rights Watch mengatakan, kelompok itu dan mitra-mitranya juga ingin agar Sekjen PBB Antonio Guterres dan Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet memikul tanggung jawab untuk secara terbuka menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan China.
Seruan itu muncul menjelang dimulainya sidang musim gugur Dewan HAM PBB, Senin mendatang. Dalam sidang musim panasnya beberapa waktu lalu, dewan itu membahas peningkatan kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam dan penindasan aksi-aksi protes di AS. [ab/uh]
