Tautan-tautan Akses

Satgas Covid-19: Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Berpotensi Perluas Wabah


Demonstran bentrok dengan polisi saat protes terhadap UU Cipta Kerja yang kontroversial di Jakarta, 8 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Demonstran bentrok dengan polisi saat protes terhadap UU Cipta Kerja yang kontroversial di Jakarta, 8 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan akan menciptakan klaster-klaster baru Covid-19.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, berbagai aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di berbagai daerah di tanah air, berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif corona dalam beberapa waktu ke depan.

Maka dari itu, Wiku mengingatkan massa yang terjun ke lapangan agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menyalurkan aspirasi mereka.

“Terakhir kami ingin mengingatkan saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka panjang penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah cluster Covid-19,” ujar Wiku dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (8/10).

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (8/10) mengingatkan potensi meluasnya wabah virus Corona akibat Aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja (screenshoot )
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (8/10) mengingatkan potensi meluasnya wabah virus Corona akibat Aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja (screenshoot )

Wiku mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 yang pernah terjadi beberapa waktu lalu dikarenakan liburan panjang. Ia mengingatkan bahwa pandemi belum usai maka semua pihak, termasuk masyarakat, berusaha mengendalikan penyebaran virus itu.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi karena apabila ini terkena pada kelompok rentan dan usia lanjut dampaknya adalah fatal. Jadi sekali lagi, kami ingatkan agar betul-betul dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat meskipun kita juga harus menyampaikan aspirasi, pastikan menyampaikan aspirasi dengan mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya.

Kasus Aktif Corona di Indonesia Terus Menurun

Jumlah kasus aktif corona di Indonesia hingga Kamis (8/10) mencapai 69.924 atau 20,3 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 21,7 persen. Wiku menjelaskan, penanganan pandemi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan, dan ini terbukti dengan jumlah kasus aktif corona yang cenderung terus menurun sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan pada Maret 2020.

“Kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya. Jika dibandingkan dengan awal pandemi, kasus aktif mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terus-menerus dari 91,26 persen pada bulan Maret menjadi 21,05 persen pada awal bulan Oktober ini,” jelasnya.

Lanjutnya, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 325 kabupaten/kota, atau sekitar 63 persen, memiliki kasus aktif paling banyak.

“Namun yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 13 kabupaten/ kota dengan kasus lebih daripada 1.000 dan 13 kabupaten kota tersebut adalah relatif semuanya adalah kota-kota besar yaitu Bekasi, Bogor, kota Medan, Jakarta Utara, kota Jayapura, kota Padang, Jakarta pusat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur,” paparnya.

Jumlah kasus aktif di 13 kabupaten/kota ini, ujar Wiku, menyumbang 30 persen dari total kasus aktif di Indonesia. Ia mengimbau kepada pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota tersebut untuk lebih menggalakkan tiga T yakni testing, tracing dan treatment.

Untuk kasus sembuh kumulatif tercatat 244.060 atau 76,1 persen. Jumlah ini sedikit di atas rata-rata kasus sembuh global yang mencapai 75,3 persen. Angka kumulatif kematian mencapai 11.580 atau 3,6 persen, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kematian dunia yang tercatat 2,91 persen.

Meskipun, kasus kematian masih lebih tinggi dari global, Wiku mengklaim bahwa jumlahnya dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Secara nasional, angka kematian akibat corona turun 7,7 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Satgas Covid-19: Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja Berpotensi Perluas Wabah
mohon tunggu

No media source currently available

0:00 0:02:31 0:00

“Persentase kematian nasional terus mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal pandemi dan di bulan September kita telah berhasil menekan kematian hingga 3,57 persen kematian,” jelasnya.

Adapun lima provinsi dengan persentase kematian tertinggi adalah Jawa Timur (7,31 persen), Jawa Tengah (6,06 persen), Nusa Tenggara Barat (5,94 persen), Sumatera Selatan (5.63 persen) dan Bengkulu (5,08 persen).

“Kabar baiknya adalah dari 514 kabupaten/kota, ternyata ada sebanyak angka yang cukup besar, 374 kabupaten/kota atau 72,76 persen yang telah berhasil menekan angka kematian di bawah sepuluh orang. Kami mengapresiasi provinsi yang telah berhasil menekan angka kematian ini, serta berkontribusi terhadap penurunan angka kematian secara nasional namun seperti yang selalu saya katakan satu kematian pun terbilang nyawa kita tidak bisa menolerir adanya kematian,” katanya.

Vaksin Bukan Solusi Atasi Pandemi

Dalam kesempatan ini, Wiku kembali menegaskan vaksin Covid-19 bukan satu-satunya jaminan untuk menuntaskan perebakan wabah virus corona.

“Jadi vaksin ini sekali lagi bukan satu-satunya jaminan keberhasilan penuntasan pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujarnya.

Vaksin, kata Wiku merupakan salah satu bentuk intervensi medis untuk memperkuat imunitas masyarakat di tengah kondisi pandemi ini. Ia menekankan, program vaksinasi harus diikuti dengan kesadaran dari masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Wiku mengakui, pemerintah hingga saat ini belum menetapkan harga vaksin dan sasaran prioritas program vaksinasi. Ia mengatakan, pemerintah masih mengkaji berapa besaran harga vaksin yang tepat apabila nanti vaksin yang teruji aman dan efektif sudah ditemukan.

“Jadi pemerintah masih dalam tahapan mempersiapkan kategori prioritas sesuai dengan parameter yang sedang didiskusikan. Selain itu kami juga mengestimasi skema platform dan kelompok prioritas klaster target dengan berbagai pertimbangan terutama dari aspek risiko penyebaran penyakit atau transmisi dan dari segi logistik kami berupaya menghitung ketersediaan sumber daya manusia penyedia vaksinasi dan layanan yang memerlukan call C dalam rangka vaksinasi sesuai dengan standar Internasional. Intinya pembahasan harga vaksin Ini membutuhkan kehati-hatian ” pungkasnya. [gi/ab]

Recommended

XS
SM
MD
LG