Pada pagi hari dari kudeta militer Myanmar, Nyein Nyein, redaktur di Irrawaddy News ternyata sendirian dalam sebuah pertemuan virtual media beritanya.
“Rekan-rekan saya tidak bisa dihubungi selama tiga atau empat jam ketika militer menutup total, tidak saja akses internet tetapi juga layanan ponsel,” katanya.
“Kami rencananya akan mengadakan pertemuan dini hari tentang apa yang akan kami laporkan dan kemudian pada pukul 7 pagi, mereka semua hilang,” ujar Nyein.
Blackout atau pemadaman layanan internet diberlakukan ketika militer bergerak untuk merebut kekuasaan dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun setelah terjadi ketegangan selama berbulan-bulan. Pihak militer menuduh kecurangan pemilihan sehubungan pemilihan pada November yang dimenangkan secara mutlak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi.
Akses ke internet sering padam minggu lalu, dan aplikasi serta situs media sosial tertentu, termasuk Facebook, juga diblokir. Forum media sosial sering digunakan warga untuk memposting peliputan protes.
Pihak militer Kamis (4/2) mengumumkan bahwa akses ke platform media sosial tersebut akan diblokir sampai hari Minggu (7/2), dengan mengatakan langkah itu perlu guna menciptakan “stabilitas.”
Tetapi penutupan akses internet di Myanmar bukan hal baru.
“Sejumlah kota kecil di Rakhine dan Chin tidak mempunyai koneksi internet atau koneksi internet yang dikurangi sejak lama,” kata Irene Khan, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berbicara kepada VOA.
Pada 2017, militer Myanmar melancarkan penumpasan disertai kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, yang memicu ratusan ribu warga Rohingya harus melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Pertempuran antara kelompok militan dan militer Myanmar meluas ke negara bagian Chin, yang penduduknya sebagian besar Kristen.
Militer mengatakan pihaknya berhadapan dengan militant dan membantah menyasarkan warga sipil, tetapi laporan PBB pada 2018 mengatakan, tindakan Myanmar dilakukan dengan “maksud melakukan genosida.”
Ofensif ini disertai pemadaman internet di kedua negara bagian itu, dan pemerintah pusat berkilah bahwa itu dilakukan karena “keprihatinan dengan keamanan.” [jm/pp]
