Para pendukung pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, bentrok dengan aparat pada Jumat (12/2). Ratusan ribu orang turut bergabung dengan demonstrasi pro-demokrasi nasional yang menentang seruan junta untuk menghentikan pertemuan massal.
Protes damai terjadi di seluruh pelosok Myanmar dalam demonstrasi massa terbesar sejauh ini dalam menentang kudeta militer pekan lalu. Demo terjadi sehari setelah Washington memberikan sanksi kepada para jenderal yang memimpin pengambilalihan kekuasaan.
Seorang pejabat Palang Merah mengatakan kepada Reuters bahwa tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu pengunjuk rasa di tenggara Mawlamyine.
Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, menangkap salah satu dari mereka dan memukul kepalanya. Para pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu, sebelum kemudian polisi melepaskan tembakan.
"Tiga tertembak. Satu perempuan (tertembak) di rahimnya, satu pria di pipinya dan satu pria di lengannya," kata pejabat Palang Merah Kyaw Myint, yang menyaksikan bentrokan itu.
“Kerumunan masih akan terus bertambah,” tambahnya.
Ratusan dokter dengan jas putih berbaris di Kota Yangon, melewati pagoda emas Shwedagon situs Buddha paling suci di negara itu. Sementara di bagian lain kota tersebut, penggemar sepak bola yang mengenakan perlengkapan tim berbaris dengan membawa plakat lucu yang mencela militer.
Demonstrasi lain terjadi di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw; kota pesisir Dawei; dan di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin utara. Di kota ini, para pemuda memainkan musik rap dan menggelar tari-tarian.
Platform media sosial Facebook mengatakan akan mengurangi penyebaran konten yang dibuat oleh militer Myanmar, dengan mengatakan mereka "terus menyebarkan informasi yang salah" setelah merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.
Saat Washington mengumumkan sanksi, anggota parlemen Uni Eropa pada Kamis (11/2), menyerukan negara-negaranya untuk melakukan tindakan. Inggris mengatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghukum para pemimpin kudeta.
Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menyambut baik sanksi AS tersebut. Namun, NLD mengatakan diperlukannya tindakan lebih keras ntuk memaksa militer membebaskan pemimpin mereka dari tahanan rumah dan mengakui kemenangan telak NLD dalam pemilihan November.
Pembebasan Tahanan
Kudeta telah memicu demonstrasi terbesar sejak 'Revolusi Safron' 2007 yang akhirnya menjadi langkah menuju perubahan demokrasi yang sekarang dihentikan.
Protes pada Jumat (12/2) adalah protes hari ketujuh berturut-turut, termasuk satu protes pada Kamis (11/2) di luar Kedutaan Besar China. Dalam protes kemarin, para pendukung NLD menuduh Beijing mendukung junta meskipun ada China telah membantah tuduhan tersebut.
Aparat keamanan melakukan serangkaian penangkapan lainnya pada Kamis (11/2) malam.
Junta memberikan remisi pada lebih dari 23 ribu tahanan pada Jumat (12/2), dengan mengatakan langkah tersebut konsisten dengan "mendirikan negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin" dan akan "menyenangkan publik".
Di antara para tahanan yang dibebaskan adalah pemimpin etnis Aye Maung dari negara bagian Rakhine di barat.
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 10 pejabat militer dan mantan, termasuk pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing. Mereka juga memasukkan tiga perusahaan permata dan giok yang dikatakan dimiliki atau dikendalikan oleh militer.
Min Aung Hlaing dan jenderal top lainnya sudah berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya, dan beberapa analis mempertanyakan apakah hukuman terbaru akan berdampak banyak.
Derek Mitchell, mantan duta besar AS untuk Myanmar dan presiden Institut Demokratik Nasional yang berbasis di Washington, mengatakan sanksi AS saja tidak akan banyak berdampak kecil tanpa "pesan keras" dari mitra AS, seperti Jepang, Singapura, dan India.
"Min Aung Hlaing telah dikenai sanksi, jadi ... Saya rasa dia tidak mengkhawatirkan Amerika Serikat saat ini," katanya.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan membahas Myanmar pada sesi khusus pada hari Jumat (12/2). [ah/ft]
