Dalam jumpa pers secara virtual dari Kota Wuyi, Provinsi Fujian, China, Jumat (2/4), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan kepada negara-negara produsen vaksin COVID-19 untuk menghapus pembatasan atau larangan ekspor vaksin COVID-19 yang memang dibutuhkan semua negara di dunia.
Retno menekankan pembatasan dan larangan ekspor vaksin COVID-19 akan mengganggu pasokan vaksin yang memang dibutuhkan banyak negara di dunia.
"Jika pembatasan dan pelarangan ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan semakin lama dunia lepas dari pandemi secara bersama dan akan semakin lama pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara bersama," kata Retno.
Retno menambahkan sebagai salah satu ketua dari Covax AMC Engangement Group, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyerukan kerjasama agar kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 untuk semua negara dapat terlaksana.
Bahas Upaya Memperkuat Kerja Sama Vaksin
Dalam pertemuan bilateral dengan Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi, lanjut Retno, kedua negara membahas upaya penguatan kerjasama tentang vaksin COVID-19 baik untuk jangka pendek atau jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Indonesia berharap pemerintah China terus memberikan dukungan supaya pengiriman vaksin yang telah menjadi komitmen dapat dilakukan sesuai jadwal.
Retno mengatakan isu penguatan kerjasama vaksin COVID-19 ini juga dibahas dengan sejumlah produsen vaksin di negara Tirai Bambu itu.
Dalam jangka panjang, Indonesia ingin menjadi pusat vaksin di kawasan Asia Tenggara melalui pengembangan vaksin, pengembangan industri bahan baku, dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional.
Secara prinsip, ujar Retno, pemerintah China mendukung gagasan Indonesia untuk menjadi pusat vaksin bagi Asia Tenggara.
Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara
Indonesia juga sedang mengembangkan dua vaksin COVID-19, yakni vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Profesor Amin Subandrio menjelaskan Vaksin Merah Putih yang merupakan produksi dalam negeri yang dijadwalkan bisa dipakai dalam program vaksinasi COVID-19 pada akhir Juni 2022.
"Sampai uji klinik fase 1, 2, dan 3 yang dimulai bulan Maret 2022 dan diharapkan akan selesai atau mendapat izin penggunaan dalam keadaan darurat itu pada bulan November 2022. Kami melakukan upaya untuk bisa mempercepat, beberapa proses bisa diperpendek dan diharapkan pada pertengahan 2022 sudah bisa menyelesaikan uji klinik fase 1,2,dan sebagian 3, sehingga izin penggunaan darurat bisa diperoleh pada akhir Juni 2022," kata Amin.
Kunjungan Retno ke China dilakukan bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ketiganya melakukan sekitar 14 pertemuan dengan pemerintah, produsen vaksin, dan pihak swasta.
Topik pertemuan menyangkut berbagai isu secara luas, seperti situasi geopolitik kawasan, kerja sama vaksin, peningkatan perdagangan dan investasi, kerja sama kekonsuleran, termasuk upaya untuk terus memperkuat perlindungan terhadap anak buah kapal asal Indonesia.
Menteri Luar Negeri Indonesia adalah salah satu dari empat menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara yang diundang China untuk melangsungkan serangkaian pertemuan. [fw/em]
