Amerika Serikat, Rabu (26/5), secara resmi meminta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) mendesak negara-negara anggotanya menangani kerja paksa di kapal penangkap ikan.
Proposal Amerika itu, yang muncul di tengah tanda-tanda bahwa pembicaraan WTO selama 20 tahun tentang larangan subsidi untuk penangkapan ikan berlebih mencapai kesimpulan, dan menuntut pemerintah mengakui kerja paksa dalam industri makanan laut dan meningkatkan transparansi.
Perwakilan dagang AS mengatakan tenaga kerja tidak dibayar "memberi kapal penangkap ikan yang terlibat praktik itu keuntungan yang tidak adil," sementara memperburuk penangkapan ikan berlebih. Mereka mengaitkannya dengan subsidi yang dibayarkan kepada kapal penangkap ikan.
Ada kesepakatan luas bahwa perlu tindakan untuk mengendalikan penangkapan ikan berlebih, yang menghilangkan sumber daya laut yang sangat penting yang menjadi andalan jutaan orang untuk mata pencaharian mereka. Setelah melewati tenggat untuk mencapai kesepakatan pada Desember 2020, negosiasi di badan perdagangan itu telah dipercepat dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala WTO yang baru, Ngozi Okonjo-Iweala, yang mengambil kendali badan perdagangan global itu Maret lalu, menjadikan kesepakatan perikanan yang telah lama ditunggu itu sebagai salah satu prioritas utama, dan menuntut terobosan pada Juli. [ka/jm]
