Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Senin (26/7), menyatakan perang melawan narkoba jauh dari selesai, walaupun ia sudah meluncurkan perang brutal terhadap narkoba lebih dari lima tahun dan telah menewaskan ribuan orang. Tindakannya memicu tuduhan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Duterte, dalam pidato kenegaraan terakhirnya, mempertahankan tindakannya tersebut dengan menyatakan kampanye itu berhasil menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kedamaian dan ketertiban.
“Jalan kita masih panjang untuk berjuang melawan narkoba yang terus berkembang,” kata Duterte dalam pidato yang berlangsung hampir tiga jam tersebut. Banyak pihak sebelumnya memperkirakan pidatonya akan berfokus pada pandemi COVID-19.
Duterte, usia 76 tahun, tidak memenuhi syarat untuk kembali dipilih. Namun, ia mengisyaratkan kemungkinan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Itu dipandang para kritikus sebagai mengakali peluang untuk berkuasa kembali.
Sebelum pidatonya, ratusan aktivis turun ke jalan di Manila meskipun ada kekhawatiran akan tertular varian delta virus corona yang lebih menular. Mereka membawa spanduk-spanduk yang mengkritik catatan Duterte terkait hak asasi manusia sekaligus upaya Presiden Filipina itu dalam mengatasi krisis COVID-19.
"Duterte-lah yang memaksa kami melakukan protes selama pandemi. Duterte ingin tetap berkuasa selama enam tahun lagi. Menurut saya, itu adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi negara saat ini, untuk tetap berkuasa setelah 2022. Jadi, dialah yang mendorong rakyat melancarkan protes. Kebijakannya memaksa rakyat memprotes," ujar Renato Reyes, pemimpin demonstrasi ketika Duterte mempersiapkan pidato terakhirnya di hadapan Kongres.
Bulan lalu, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memberi izin dilakukannya penyelidikan secara formal atas pembunuhan terkait perang melawan narkoba. Menurut ICC, ada kemungkinan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Duterte yang menantang ICC untuk mengadilinya, kembali mencemooh pengadilan itu. Ia menyatakan dirinya tidak pernah menyangkal bahwa ia akan membunuh orang yang dipandang akan menghancurkan negara.
“Saya tidak pernah menyangkal dan ICC dapat merekamnya: siapa saja yang menghancurkan negara, saya akan binasakan kalian. Siapa saja yang menghancurkan anak-anak muda negara ini, saya akan bunuh kalian. Saya akan benar-benar menghabisi kalian karena saya mencintai negara ini."
Organisasi hak asasi manusia menuduh Duterte menghasut kekerasan yang mematikan. Organisasi itu mengatakan polisi telah membunuh sejumlah tersangka pengedar narkoba yang tidak bersenjata dan melakukan ‘pemberantasan’ berskala besar. Polisi menyangkal hal tersebut. Duterte menegaskan bahwa polisi berada di bawah perintah hanya membunuh untuk membela diri.
“Masalah narkoba telah menghantui negara kita selama puluhan tahun, menghancurkan keluarga, dan merusak moral masyarakat. Ketika menjabat, saya berkomitmen untuk mengakhiri masalah ini secepat mungkin."
"Duterte tidak mewujudkan apapun dari apa yang ia janjikan bertahun-tahun lalu untuk memberantas narkoba - tidak ada yang bisa ditunjukkan kecuali mayat-mayat yang dibunuh polisi," kata Carlos Conde, peneliti untuk Human Rights Watch Filipina.
Duterte yang memenangkan kursi kepresidenan tahun 2016 dengan janji memberantas korupsi, kejahatan dan narkoba, tetap sangat populer meskipun menghadapi kritikan atas pembunuhan itu dan upayanya mengatasi pandemi COVID-19.
Dengan lebih dari 1,5 juta infeksi virus corona dan lebih dari 27.000 kematian, Filipina dilanda wabah terburuk kedua di Asia Tenggara. [mg/ka]
