Ratusan warga Filipina menggelar demonstrasi di depan Konsulat China, Senin (12/7), untuk menandai peringatan lima tahun keputusan permanen Pengadilan Arbitrase PBB yang menegakkan hak teritorial Filipina di Laut China Selatan.
Sebuah pengadilan internasional memutuskan dengan suara bulat pada tahun 2016 bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan – yang dikenal dengan klaim demarkasi nine-dash line atau sembilan garis putus-putus -- tidak memiliki dasar hukum.
Joshua Mata, pemimpin aksi protes itu, mengatakan, mereka menggelar demonstrasi tersebut tidak hanya untuk memperingati lima tahun kemenangan Filipina atas Laut Filipina Barat, tetapi juga untuk memprotes fakta bahwa presiden Filipina saat ini, Rodrigo Duterte, gagal memenuhi dan menegaskan janji keputusan yang dibuat oleh Den Haag lima tahun lalu.
Laut Filipina Barat adalah istilah yang digunakan Filipina untuk wilayah Laut China Selatan yang diklaimnya.
Para pengunjuk rasa menyerukan agar China untuk menghormati kemenangan penting Filipina di hadapan Pengadilan Arbitrase itu dan mengusung poster-poster bergambarkan mendiang Presiden Benigno Simeon "Noynoy" Aquino III untuk memperingati semangat patriotismenya atas Laut Filipina Barat.
Para pengunjuk rasa mengatakan Aquino merupakan simbol kuat dari pertahanan berani rakyat Filipina di Laut Filipina Barat.
Panel ahli hukum di Den Haag mengatakan bahwa setiap hak bersejarah atas sumber daya yang mungkin dimiliki China akan dihapuskan jika tidak sesuai dengan zona ekonomi eksklusif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PBB.
Klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tumpang tindih dengan klaim Filipina dan empat negara lainnya.
Meskipun demikian, ketegangan telah mereda sejak Rodrigo Duterte menjadi presiden Filipina pada 2016 dan mengambil langkah-langkah yang mencairkan hubungan dengan Beijing yang dulu membeku. [ab/uh]
