Perdana Menteri Australia Scott Morrison membuka pintu bagi Novak Djokovic untuk kembali berlaga di turnamen Australia Terbuka pada tahun depan meskipun superstar tenis itu menghadapi larangan otomatis untuk memasuki negara itu selama tiga tahun.
Pemain nomor satu dunia itu meninggalkan Australia pada Minggu (16/1) malam setelah Pengadilan Federal menguatkan keputusan pemerintah untuk membatalkan visanya. Keputusan tersebut sekaligus menjadi titik akhir dari rangkaian drama tentang aturan masuk COVID-19 negara itu dan status Djokovic yang tidak divaksinasi.
Berdasarkan undang-undang imigrasi, Djokovic sekarang tidak dapat diberikan visa lagi selama tiga tahun kecuali menteri imigrasi Australia menerimanya karena alasan yang kuat atau penuh kasih.
"Saya tidak akan mengkondisikan semua itu atau mengatakan apa pun yang tidak memungkinkan menteri membuat berbagai keputusan yang harus ia lakukan," kata Morrison kepada radio 2GB pada Senin (17/1) saat Djokovic dalam perjalanan ke Dubai.
"(Larangan) tersebut memang berlangsung selama tiga tahun, tetapi ada peluang bagi (seseorang) untuk kembali dengan alasan yang tepat, dan itu akan dipertimbangkan pada saat itu."
Pemain top pria dunia itu pertama kali ditahan oleh otoritas imigrasi Australia pada 6 Januari dan diperintahkan dibebaskan oleh pengadilan pada 10 Januari dan kemudian ditahan lagi pada hari Sabtu (15/1) sambil menunggu sidang pengadilan Minggu (16/1).
Djokovic, 34 tahun, mengatakan dia "sangat kecewa" dengan keputusan itu tetapi dia menghormati keputusan pengadilan.
Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan Djokovic bisa menjadi ancaman bagi ketertiban umum karena kehadirannya akan mendorong sentimen anti-vaksinasi di tengah wabah virus corona terburuk di Australia.
Djokovic telah diberikan visa untuk memasuki Australia karena terinfeksi COVID-19 pada 16 Desember. Hal tersebut memberikan dasar untuk pengecualian medis dari persyaratan Australia bahwa semua pengunjung harus sudah divaksinasi. Dispensasi ini diselenggarakan melalui Tennis Australia dan pemerintah Victoria.
Kontroversi tersebut menjadi batu ujian politik bagi Morrison saat ia mempersiapkan untuk kembali ikut dalam pemilihan yang dijadwalkan pada Mei, di tengah pertikaian tentang tanggung jawab antara pemerintah koalisi federal kanan-tengahnya dan pemerintah negara bagian kiri-tengah Victoria.
Morrison pada Senin (17/1) membela penanganannya terhadap situasi tersebut, dan membedakan kasus Djokovic dari skeptis vaksin di dalam pemerintahannya sendiri.
"Jika Anda seseorang yang datang dari luar negeri, dan ada persyaratan untuk masuk ke negara ini, maka Anda harus mematuhinya," katanya. "Ini tentang seseorang yang berusaha datang ke Australia dan tidak mematuhi aturan masuk di perbatasan kami."
Kisah itu juga menyebabkan perselisihan antara Canberra dan Beograd, dengan Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic menyebut keputusan pengadilan itu sebagai "skandal.” [ah/rs]
