Ukraina, Rabu (23/2) menyambut baik serangkaian sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia, karena tindakannya di Ukraina Timur, tetapi menyerukan lebih banyak lagi sanksi, dan dengan segera, seraya mengatakan sanksi-sanksi itu perlu untuk menghentikan Presiden Rusia “dari agresi lebih lanjut.”
“Langkah-langkah tegas pertama diambil kemarin, dan kami berterima kasih untuk itu,” cuit Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, Rabu (23/2). “Sekarang tekanan perlu ditingkatkan untuk menghentikan Putin. Hantam ekonomi dia dan kroni-kroninya. Hantam keras. Hantam sekarang.”
Ketegangan meningkat dua hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan wilayah timur Ukraina Luhansk dan Donetsk adalah negara merdeka dan mengirim apa yang dikatakan Rusia sebagai "pasukan penjaga perdamaian". Pasukan ini melintasi perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas dengan bekas republik Soviet yang telah merdeka sejak tahun 1991.
Beberapa situs web pemerintah Ukraina, termasuk halaman utama pemerintah dan kementerian luar negeri, tidak bisa diakses pada hari Rabu. Pihak berwenang Ukraina mengatakan minggu ini mereka telah melihat peringatan online bahwa peretas merencanakan serangan besar-besaran terhadap lembaga pemerintah, bank, dan sektor pertahanan. Kyiv menuduh Moskow melakukan serangan siber meskipun Rusia membantah terlibat.
Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menyerukan keadaan darurat nasional selama 30 hari - yang masih harus disetujui oleh parlemen.
Kementerian Luar Negeri menyarankan agar tidak melakukan perjalanan ke Rusia dan mendesak setiap warganya yang berada di sana untuk meninggalkan negara itu, dengan alasan bahwa "agresi" Moskow bisa membatasi kemampuannya untuk menyediakan layanan konsuler.
AS, Uni Eropa, Kanada, Inggris dan Jerman, Selasa (22/2) mengambil tindakan sebagai bagian dari apa yang mereka sebut pendekatan tambahan dengan janji sanksi-sanksi lebih keras akan dijatuhkan jika Rusia bertindak lebih jauh.
“Kami belum melihat invasi skala penuh, tetapi kami kemukakan dengan sangat jelas bahwa jika Presiden Putin melakukan eskalasi, kami masyarakat internasional akan meningkatkan sanksi-sanksi kami,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss, Rabu (23/2).
Australia menambah sanksi-sanksi hari Rabu (23/2)yang menarget para anggota dewan keamanan Rusia, sedangkan Jepang bergabung memberikan sanksi dengan membekukan aset individu Rusia tertentu dan larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang.
Militer Ukraina, Rabu (23/2) menyatakan penembakan oleh separatis pro-Rusia di Luhansk menewaskan seorang tentara Ukraina dan mencederai enam lainnya.
Putin, yang mengerahkan 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina dan pengakuannya terhadap daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka dan perintahnya untuk mengirim pasukan Rusia ke sana memicu kecaman luas, hari Rabu menyatakan ia selalu terbuka dalam menemukan solusi diplomatik. Tetapi ia mengatakan, “bagi kami kepentingan Rusia dan keamanan warga negara kami tidak dapat dinegosiasikan.”
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan pekan ini mengenai krisis itu dan menyiapkan landasan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Joe Biden. Tindakan Putin menggagalkan upaya tersebut, dengan Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa Rusia “telah memperjelas penolakannya terhadap diplomasi.”
Biden menutup pemerintah Rusia dari pendanaan internasional pada hari Selasa dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap dua bank besar, seraya menetapkan bahwa tindakan Rusia di Ukraina merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.”
Biden dengan tajam bertanya, “Demi Tuhan, siapa yang menurut Putin memberinya hak untuk mendeklarasikan apa yang disebut negara baru di wilayah milik negara tetangganya?”
Pernyataan mengutuk datang dari banyak sekutu lain AS dan berbagai lembaga multilateral. Di antaranya dari Sekjen PBB António Guterres, yang Selasa mengatakan, “Biar saya perjelas: Keputusan Federasi Rusia untuk mengakui apa yang disebut ‘kemerdekaan’ di beberapa wilayah di kawasan Donetsk dan Luhansk merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina.”
Biden juga memerintahkan pengerahan pasukan infanteri dan dukungan udara dari tempat lain di Eropa yang dekat dengan perbatasan Rusia, sementara kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi.
Biden mengatakan pasukan tambahan AS dikirimkan ke Baltik untuk “mengirim pesan yang tak diragukan bahwa AS, bersama dengan sekutu-sekutu kami, akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO.”
Pengerahan terbaru ini mencakup satu batalion terdiri dari 800 lebih tentara dari Italia ke kawasan Baltik, delapan jet tempur F-35 dan 20 helikopter serbu Apache dari Jerman ke Baltik, serta 12 Apache dari Yunani ke Polandia. Kanada juga mengumumkan pengiriman 460 tentara ke Latvia untuk memperkuat pertahanan NATO.
Tetapi Biden menekankan, “Semua itu benar-benar langkah defensif di pihak kami. Kami tidak berniat memerangi Rusia.” Ia menambahkan, “Tak satupun dari kami yang dapat dikecoh, tak seorang pun dari kami akan terkecoh” oleh niat Putin mengerahkan apa yang ia sebut sebagai “pasukan penjaga perdamaian” ke bekas republik Soviet itu.
Untuk sekarang ini, pemerintah AS menyatakan senjata terkuatnya adalah sanksi-sanksi yang ditujukan pada pemain berpengaruh di Rusia. Biden mengatakan sanksi-sanksinya akan memutus pemerintah Rusia “dari mengumpulkan uang dari Barat,” dan bertekad bahwa Rusia “akan membayar harga yang lebih tinggi (dengan lebih banyak sanksi) jika pasukannya maju lebih jauh” ke barat memasuki Ukraina.
Sanksi-sanksi yang diumumkan Selasa (22/2) menarget tiga orang dalam lingkaran dalam Putin: Aleksandr Bortnikov, kepala Dinas Keamanan Federal; Sergei Kiriyenko, pejabat tinggi di kantor Putin, dan Peter Fradkov, CEO Promsvyazbank.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi-sanksi itu menarget dua bank yang terkait erat dengan pemimpin Rusia. Satu di antaranya, Vnesheconombank, memiliki aset lebih dari 50 miliar dolar. [uh/ab]
