Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya yang dilanda konflik, Jumat (4/3) menawarkan untuk menengahi persaingan politik dalam upaya baru mempercepat rencana pemilu yang lama tertunda, juga memperingatkan kemungkinan "eskalasi" setelah pemerintahan sementara mulai menjabat.
Seruan Stephanie Williams itu datang sehari setelah parlemen yang berbasis di timur negara Afrika tersebut melantik seorang perdana menteri untuk menjabat perdana menteri sementara Abdulhamid Dbeibah - sebuah langkah yang dikhawatirkan para pengamat dapat mengarahkan Libya ke dalam perpecahan baru.
Williams, penasihat khusus Sekjen PBB Antonio Guterres di Libya, dalam serangkaian cuitan memperingatkan bahwa "solusi krisis Libya tidak terletak pada pembentukan pemerintahan saingan dan transisi yang berkepanjangan."
Ia mengungkap telah meminta Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di timur dan Dewan Tinggi Negara (HCS), sebuah majelis tinggi yang berbasis di Tripoli, untuk menominasikan enam delegasi masing-masing untuk membentuk "komite bersama yang didedikasikan untuk mengembangkan dasar konsensus konstitusional".
Kepala HCS Khalid al-Mishri menyambut baik tawaran tersebut dengan mengatakan badan itu telah "mengadopsi dasar konstitusional September lalu yang dapat digunakan untuk konsensus nasional".
"Ya untuk pemilu, tidak untuk perpanjangan (pemerintahan)," tambahnya.
Parlemen yang berbasis di timur tidak segera mengeluarkan tanggapan publik.
Usulan Williams itu muncul setelah pemilihan presiden dan parlemen, yang ditetapkan pada 24 Desember sebagai bagian dari proses perdamaian yang ditengahi PBB, terbengkalai di tengah perselisihan sengit tentang pijakan konstitusional dan hukum negara serta pencalonan beberapa tokoh yang sangat diperebutkan.
Itu telah menghancurkan harapan yang membuat perbedaan di antara mereka dalam konflik satu dekade sejak pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan diktator Moamar Kaddafi.
Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat hari Jumat (4/3) menyuarakan keprihatinan atas perkembangan terakhir, termasuk "laporan kekerasan, ancaman kekerasan, intimidasi, dan penculikan". [mg/pp]
