Fortify Rights, sebuah organisasi nirlaba independen, Jumat (11/11) mengecam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena “kegagalan kepemimpinan” dalam menangani konflik di Myanmar.
Para pemimpin ASEAN mengadakan pembicaraan, Jumat, di Phnom Penh dengan para pemimpin dunia. Pembicaraan didominasi oleh upaya untuk mengatasi rencana perdamaian yang gagal di Myanmar, serta tanggapan terhadap ketegangan-ketegangan lain di kawasan itu.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat, Fortify Rights mengatakan telah memperoleh “dokumen internal ASEAN yang bocor dari sumber yang bisa dipercaya” yang mengusulkan untuk mempertahankan partisipasi penuh junta Myanmar dalam semua pertemuan ASEAN, selain dari KTT-KTT dan pertemuan-pertemuan menteri luar negeri.
Patrick Phongsathorn, seorang pejabat di Fortify Rights, mengatakan ASEAN harus menangguhkan partisipasi Myanmar di seluruh blok itu sehingga junta tidak dapat "terus menghalangi kemajuan menuju perdamaian." "Bagaimana ASEAN bisa membiarkan junta pembunuh ini terus menjadi bagian dari blok ini?" katanya.
ASEAN, yang telah melarang kehadiran para pemimpin junta Myanmar dari pertemuannya sejak tahun lalu, menegaskan kembali komitmennya pada apa yang disebut konsensus perdamaian lima poin, tetapi beberapa anggota telah mendorong sikap yang lebih kuat.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pembicaraan tentang Myanmar "terbuka dan intensif."
Menurut pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan itu, ASEAN akan tetap pada konsensus lima poin, tetapi -- setelah tidak memperoleh banyak kemajuan -- para pemimpin menyimpulkan perlunya rencana implementasi untuk menguraikan "indikator konkret, praktis dan terukur dalam rentang waktu yang spesifik."
Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa ASEAN akan mengevaluasi perwakilan Myanmar di semua tingkat pertemuan, namun tidak menyertakan usulan sebelumnya untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka yang dianggap teroris oleh pemerintah militer Myanmar.
Junta telah melabeli lawan-lawannya, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional, yang mencakup mantan para anggota parlemen dari pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi, sebagai teroris. [ab/ka]
Forum