Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pembentukan koalisi besar partai politik menciderai demokrasi di Indonesia. Sebab, kata dia, pembentukan koalisi besar tersebut dapat mengarah pada demokrasi terpimpin seperti era orde lama, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit yang bisa mengatur semua kemauan rakyat. Kata dia, demokrasi terpimpin pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.
Karena itu, Igbal menyebut, partai buruh akan menggalang partai-partai nonparlemen dan masyarakat sipil seperti aktivis dan akademisi untuk membentuk koalisi orang kecil guna melawan koalisi besar parpol.
"Kita mengantisipasi kembalinya sistem demokrasi terpimpin. Kalau di era orde lama, demokrasi terpimpin di tangan presiden. Kalau hari ini, demokrasi terpimpin di tangan parpol besar yang di parlemen," ujar Said Iqbal kepada VOA, Minggu (9/4/2023).
Iqbal menambahkan koalisi orang kecil ini nantinya akan melawan dengan cara sesuai konstitusi Indonesia. Salah satunya dengan menggugat ketentuan ambang batas parlemen 4 persen dari suara sah nasional ke Mahkamah Konstitusi. Ia beralasan ketentuan ini bertentangan dengan nilai demokrasi. Sebab, partai yang bisa mendapatkan 30-40 kursi di DPR RI atau yang diperkirakan tidak akan bisa lolos ke parlemen karena di bawah empat persen atau sekitar 6,5 juta suara.
Selain itu, ketentuan ini dapat memicu terjadinya jual beli suara dari partai politik yang tidak lolos kepada partai yang kurang sedikit perolehan suaranya dari empat persen. "Yang kedua terkait dengan Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Itu kan dibajak dan membuat calon presiden, bahkan hanya satu calon dan lainnya boneka," tambahnya.
Sementara itu, Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Kalimantan Timur Herdiansyah Hamzah mengatakan, pihaknya masih menjajaki berbagai strategi dan taktik gerakan masyarakat sipil menghadapi koalisi partai politik besar. Ia berharap berbagai gerakan masyarakat sipil dan buruh tidak akan terpecah meskipun nantinya memiliki strategi yang berbeda.
"Pilihan taktik boleh berbeda, tapi solidaritas gerakan antar masyarakat tidak boleh terpecah. Prinsipnya seperti itu," ujar Herdiansyah kepada VOA, Minggu (9/4/2023).
Herdiansyah menambahkan koalisi partai politik besar ini merupakan cerminan dari demokrasi yang dikuasai elit politik. Menurutnya, pilihan politik atau pemimpin muncul dari publik, bukan hanya menjadi wacana elit politik saja.
Ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang terlihat turut campur dalam gerakan koalisi besar partai politik ini. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi tidak etis terlibat dalam politik praktis. Kata dia, hal ini juga akan merugikan publik karena konsentrasi presiden yang semestinya bekerja untuk publik menjadi terpecah.
Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar kembali mencuat ke publik saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). Dua koalisi yang menjajaki ini yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, kemudian ditambah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yakni Gerindra dan PKB.
Kendati Demikian, Presiden Jokowi membantah terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi partai menghadapi pemilu 2024. Meskipun, secara tersirat ia juga tidak menolak pembentukan koalisi-koalisi tersebut.
"Bentuk koalisi KIB, dari presiden itu, siapa yang membentuk? Itu kan pertemuan Pak Airlangga (Golkar), Pak Zul (PAN), dan Pak Mardiono (PPP). Terbentuk lalu datang ke saya, Pak mohon restu, saya ditanya, ya saya restui," ujar Jokowi di Kantor DPP PAN, di Jakarta, Minggu (2/4/2023). [sm/ab]
Forum