Tautan-tautan Akses

Marcos: Filipina Tidak akan Jadi ‘Pos Pemberhentian’ Militer


Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menyampaikan pidato pada peringatan 126 tahun berdirinya tentara Filipina di Fort Bonifacio, di Taguig, Filipina, 22 Maret 2023. (Foto: REUTERS/Eloisa Lopez)
Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menyampaikan pidato pada peringatan 126 tahun berdirinya tentara Filipina di Fort Bonifacio, di Taguig, Filipina, 22 Maret 2023. (Foto: REUTERS/Eloisa Lopez)

Presiden Ferdinand Marcos, Jr. mengatakan pemerintahnya tidak akan membiarkan Filipina menjadi “pos pemberhentian” untuk aksi militer. Dia memberikan pernyataan itu menjelang pertemuannya dengan Presiden AS Joe Biden pada Senin (1/5).

Manila baru-baru ini memberi Washington akses ke lebih banyak pangkalan militer Filipina selagi negara sekutu AS itu berusaha untuk melawan tindakan China yang semakin agresif di wilayah itu dan klaim China atas perairan, pulau, dan beting (daerah laut yang dangkal) yang disengketakan.

“Kami tidak akan mendorong tindakan provokatif apa pun oleh negara lain yang akan melibatkan Filipina,” kata Marcos kepada wartawan pada Minggu (30/4) di pesawat dalam perjalanan ke Washington.

“Kami tidak akan mengizinkan Filipina digunakan sebagai pos persiapan untuk segala jenis aksi militer.”

Kunjungan Marcos dilakukan setelah Amerika Serikat meminta China untuk menghentikan “perilaku provokatif dan tidak aman” di Laut China Selatan yang diperebutkan setelah nyaris terjadi tabrakan antara kapal AL China dengan kapal penjaga pantai Filipina.

“Kami menyerukan kepada Beijing untuk menghentikan tindakannya yang provokatif dan tidak aman,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Sabtu (29/4). Dia menambahkan bahwa setiap serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina akan memicu tanggapan AS. Manila dan Washington terikat oleh pakta pertahanan bersama tahun 1951.

Insiden 23 April tersebut “hampir menabrak dan ... dapat menimbulkan korban di kedua belah pihak,” kata Marcos dalam penerbangan itu, menurut pernyataan istana kepresidenan Filipina.

“Itulah tepatnya yang ingin kami hindari.”

Pemimpin Filipina itu mendesak China untuk menindaklanjuti kesepakatannya dengan Presiden Xi Jinping, yang dicapai awal tahun ini di Beijing, untuk membentuk “mekanisme komunikasi langsung” mengenai isu-isu yang melibatkan klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan.

Sementara Manila telah membentuk timnya, Beijing belum melakukan hal yang sama, kata Marcos.

Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, dan mengabaikan keputusan pengadilan internasional bahwa klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Marcos mengatakan dia tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak Filipina di laut, dan condong ke Amerika Serikat sementara dia berusaha memperkuat hubungan pertahanan. [lt/uh]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG