Dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 terus menjadi sorotan. Terlebih karena Prabowo untuk ketiga kalinya sedang bertarung guna menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantornya, Senin sore (12/2) membantah berita miring tentang dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal, sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat.
“Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI),” tegas Herindra.
Ia menyesalkan beredar luasnya informasi tentang dugaan korupsi dalam kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu, yang menurutnya akan “mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia, serta merugikan Kementerian Pertahanan.”
Herinda menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan “informasi hoaks dan fitnah” secara masif “melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar.”
Ia tidak merinci lebih jauh langkah hukum yang dimaksud dan siapa yang diduga telah menyebarluaskan informasi dugaan korupsi tersebut. Namun menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat.
Dahnil Bantah Prabowo Terima Suap dari Anggota Parlemen Eropa
Sementara itu terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa, Eva Kaili, terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata (alutsista), juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
“Kontrak Mirage ditandatangani pada 31 Januari 2023, sementara Eva Kaili yang terlibat skandal di Uni Eropa dipenjarakan pertengahan tahun 2022. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi, apalagi keterkaitan. Jadi ini adalah upaya cucokologi… karena ada skandal di sana, kemudian dikaitkan dengan Qatar, kemudian dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi ini upaya fitnah dah hoaks,” ujar Dahnil.
Pengamat: Tudingan terhadap Prabowo Lebih Terkait Politik
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISEES) Khairul Fahmi kepada VOA, Senin (12/2) mengatakan mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 itu belum terealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap. Ia juga menilai dokumen yang digunakan oleh laporan yang dirilis msn.com yang kini bahkan sudah tidak dapat diakses, mengindikasikan bahwa informasi itu tidak valid.
Secara terbuka Fahmi mengatakan tudingan tersebut lebih terkait politik. “Saya melihatnya begitu karena ada jeda yang begitu lama dari rencana pembelian kemudian rencana itu dikatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian jadi gorengan di debat pilpres kemarin. Lalu saat masa tenang muncul berita seperti itu, yang kemudian berita awalnya aja hilang sudah tidak bisa diakses lagi. Ini yang menurut saya juga aneh. Kita semua mengutip pemberitaan yang kemudian pemberitaannya hilang tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun Adnan Topan Husodo, Ketua Laboratorium Anti Korupsi, LSM yang memusatkan perhatian pada pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan dokumen pembatalan kontrak pembelian pesawat tempur bekas itu. Terlebih karena sebelumnya pihak Kementerian Pertahanan senantiasa mengatakan kontrak pembelian itu ditunda, bukan dibatalkan.
Berita Hoaks?
Informasi tentang dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 itu pertama kali dikeluarkan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) yang berafiliasi dengan Microsoft.
Laporan bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” yang dirilis hari Jumat (9/2) menjelaskan tentang proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar.
Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan pilot Angkatan Udara Prancis bernama Habib Boukharouba.
Laporan itu menyatakan ada indikasi bahwa harga 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang disepakati dalam kontrak itu telah digelembungkan. Berdasarkan laporan itu puluhan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki laporan dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 itu.
Laporan itu kini tidak lagi dapat diakses.
Hingga laporan ini disampaikan, VOA masih berupaya menghubungi Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) yang disebut-sebut dalam laporan itu. [fw/em]
Forum