Hari Senin (15/4) akan menandai setahun dimulainya perang Sudan antara militer negara itu yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat, yang dikomandoi oleh Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo.
Perang di negara Afrika ini telah menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir 9 juta warganya meninggalkan rumah mereka ke kawasan yang lebih aman di Sudan, atau ke negara-negara tetangganya, menurut data dari PBB.
Namun, kondisi genting dan kurangnya bantuan telah mendorong Sudan ke tepi jurang kelaparan.
Situasi ketahanan pangan telah menjadi “kekhawatiran terbesar” bagi badan-badan bantuan yang bekerja di Sudan.
“Pada tahun-tahun lalu, pada hari-hari seperti ini, dalam bulan Maret dan April, banyak terjadi kasus malnutrisi, tetapi situasinya telah berubah setelah perang dengan datangnya para pengungsi. Kami mencatat, peningkatan yang signifikan pada jumlah pasien yang kekurangan gizi, dan ini normal sebagai dampak dari kondisi perang dan situasi ekonomi negara ini,” kata Dr Ayman Abdel Qader, Direktur Medis di RS Anak Pendidikan di Port Sudan.
PBB menyatakan, pihaknya telah meminta dana $2,7 miliar untuk merespons kebutuhan kemanusiaan tetapi baru menerima $155 juta atau 6 persennya saja.
PBB telah memperingatkan bencana generasi-generasi yang akan datang di negara itu.
Otoritas komunitas internasional dalam penentuan tingkat keparahan krisis kelaparan ini telah memberi peringatan pada bulan lalu bahwa tindakan secepatnya dibutuhkan untuk “mencegah kematian yang meluas dan runtuhnya kehidupan secara total dan mencegah krisis kelaparan yang parah di Sudan”.
Diperkirakan 3 juta anak di Sudan kekurangan gizi.
Seperempat rumah sakit di Sudan tidak lagi berfungsi.
Sekitar 19 juta anak tidak bersekolah.
Organisasi bantuan mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak menanggung dampak paling buruk akibat konflik ini.
Sejak perang dimulai, produksi bahan pangan telah anjlok, impor terhenti dan harga-harga bahan pangan melonjak 45 persen dalam kurun kurang dari setahun, menurut badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, UN OCHA.
Pengiriman bahan pangan di negara tersebut, khususnya ke wilayah pedesaan dan kawasan terpencil di mana kebanyakan warga tinggal, juga telah sangat terbatasi oleh konflik, membuat lebih dari 37 persen warga berada di atas level krisis kelaparan, menurut laporan terakhir UN OCHA.
Delapan belas bulan sebelum perang, Burhan dan Dagalo sama-sama memimpin kudeta militer dan menjerumuskan negara itu ke kekacauan.
Mereka menggulingkan pemerintahan sipil yang diakui internasional, yang seharusnya mengarahkan transisi demokratis di negara itu setelah militer menggulingkan diktator Omar al-Bashir pada 2019, di tengah pemberontakan rakyat terhadap pemerintahannya selama tiga dekade yang didukung militan Muslim.
Kudeta dan perang itu menjadi pukulan besar bagi harapan warga Sudan akan pemerintahan yang demokratis setelah pemerintahan militer dan Islamis selama puluhan tahun menjadikan Sudan sebagai negara paria.
Para pakar PBB menvatakan dalam sebuah laporan ke Dewan Keamanan PBB awal tahun ini bahwa Darfur mengalami “kekerasan terburuk sejak 2005”. [ns/ka]
Forum