Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungannya bagi pemberian informasi dari luar untuk rakyat Korea Utara. Bahkan, ketika berbagai upaya sedang dilakukan di Korea Selatan untuk menghentikan kampanye selebaran yang bertujuan untuk mengirimkan informasi ke Korea Utara.
Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat dalam beberapa pekan ini karena tindakan saling balas antara Pyongyang dan Seoul terkait balon-balon yang mereka kirimkan melintasi perbatasan antar-Korea.
Menanggapi permintaan VOA, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Senin (10/6) mengatakan bahwa “penting bagi rakyat Korea Utara untuk memiliki akses ke informasi independen yang tidak dikontrol oleh rezim DPRK.”
“Kami terus mempromosikan kebebasan arus informasi untuk masuk, keluar dan di dalam DPRK,” katanya seraya mengacu pada singkatan nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.
“Kami terus mendesak Korea Utara untuk mengurangi ketegangan dan menghentikan tindakan apa pun yang dapat meningkatkan risiko konflik,” tambah juru bicara itu.
Korea Utara, yang oleh Human Rights Watch dicatat sebagai salah satu “negara paling represif di dunia,” menganggap informasi dari luar sebagai ancaman terhadap kelangsungan rezim penguasa dan tidak memberi rakyatnya akses ke informasi.
Pemerintah mengontrol ketat semua bentuk media dan menindak orang-orang yang mendistribusikan, menonton atau mendengarkan konten budaya Korea Selatan apa pun.
Dalam apa yang disebut sebagai tanggapan terhadap aktivis Korea Selatan yang mengirimkan balon-balon pembawa selebaran ke Korea Utara, Pyongyang telah menerbangkan lebih dari 1.600 balon berisi sampah dan limbah ke Korea Selatan sejak 28 Mei.
Sebagai tanggapan, Seoul pada 4 Juni menangguhkan sepenuhnya perjanjian militer antar-Korea yang dibuat pada 2018 dan memulai kembali siaran dengan pengeras suara di perbatasan pada Minggu (9/6) lalu sebelum menghentikannya sehari kemudian.
Balon-balon Korea Selatan, yang diterbangkan oleh para aktivis hak-hak asasi manusia (HAM), membawa selebaran yang berisikan informasi mengenai dunia luar dan rezim Korea Utara. Balon-balon itu juga membawa USB berisikan ldrama dan lagu-lagu K-pop
Namun, upaya tersebut telah menimbulkan kontroversi di Korea Selatan, di mana berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan kampanye tersebut.
Pada September 2023, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan UU yang melarang pengiriman selebaran ke Korea Utara, dengan alasan hal tersebut melanggar hak konstitusional bagi kebebasan berpendapat.
Namun, Partai Demokrat Korea yang beroposisi berupaya menerapkan UU lain yang ada untuk memblokir kampanye tersebut.
Selasa (11/6) lalu, ketua partai tersebut Lee Jae-myung mengatakan aktivitas pengiriman selebaran itu “ilegal berdasarkan UU yang berlaku sekarang.” [uh/ab]
Forum