Pejabat-pejabat Israel, Senin (17/6), mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membubarkan Kabinet Perang.
Para pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama karena tidak berwenang membahas perubahan itu dengan media, mengatakan bahwa ke depannya Netanyahu akan mengadakan forum yang lebih kecil dengan beberapa anggota pemerintahnya untuk membahas isu-isu sensitif.
Pada hari-hari awal perang, Gantz menuntut dibentuknya kabinet kecil yang dipimpin Gallant sebagai cara mengesampingkan anggota parlemen sayap kanan di pemerintahan.
Terdiri atas tiga orang: Benny Gantz, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kabinet Perang yang berpengaruh dibubarkan seminggu setelah Gantz, anggota parlemen dari pihak oposisi yang populer dan mantan panglima militer, keluar dari koalisi pemerintahan.
Gantz dilaporkan frustrasi atas cara Netanyahu menangani perang. Kantor berita Associated Press (AP) melaporkan, pada 18 Mei Gantz mengatakan, "Jika Anda mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, dan memilih untuk mengikuti jejak Herzl, Ben Gurion, Begin, dan Rabin – maka kami akan menjadi mitra Anda dalam perjuangan ini. Tetapi jika Anda memilih jalur fanatik dan mengarahkan seluruh bangsa ini ke kehancuran, kami akan terpaksa keluar dari pemerintahan."
Menurut jurnalis AP, Joe Federman, pembubaran Kabinet Perang dapat mempersulit upaya baru internasional untuk menengahi gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas.
Kritikus berpendapat, keputusan Netanyahu dalam masa perang ini dipengaruhi kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya yang menentang kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dengan imbalan pembebasan sandera. Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia memikirkan kepentingan terbaik negaranya.
Para politisi garis keras telah menyuarakan dukungan terhadap “migrasi sukarela.” Artinya, warga Palestina keluar dari Gaza, yang kini dihuni sekitar 2,3 juta penduduk, dan kemudian militer Israel masuk untuk kembali menduduki wilayah tersebut.
Sementara itu di Yerusalem, ribuan warga Israel melakukan protes di luar Knesset. Mereka menuntut pemilu segera dan dibebaskannya sandera yang masih ditahan di Gaza.
Banyak warga Israel, yang prihatin akan nasib para sandera dan menuduh Netanyahu mendahulukan kepentingan politik, menginginkan kesepakatan guna menghentikan perang.
Ketua Gerakan Demokrasi Israel, Avi Ofer, yang mengaku sedang mogok makan pada minggu ketujuh untuk mendukung pembebasan para sandera, mengatakan, “Kami berharap pada akhir minggu ini, atau minggu depan, kami akan mengganti pemerintahan, kami akan memaksa pemerintah untuk membuat kesepakatan, memulangkan para sandera dan mengadakan pemilu secepat mungkin.”
Sementara protes berlangsung, utusan khusus AS Amos Hoschtstein bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Lawatan itu bagian dari upaya diplomatik AS mengatasi konflik di wilayah tersebut dan terjadi sementara bentrokan antara pasukan Israel dan kelompok militan Lebanon Hizbullah meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam siaran persnya, kantor Kepresidenan Israel mengatakan bahwa keduanya “membahas serangan tanpa henti dan tembakan roket dari Hizbullah, yang diprakarsai Iran, terhadap kota-kota di utara Israel, dan kebutuhan mendesak untuk memulihkan keamanan di perbatasan utara dan memungkinkan penduduk melakukan perjalanan kembali dengan selamat ke rumah."
Hizbullah, sekutu kelompok Hamas Palestina yang didukung Iran, telah melakukan baku tembak dengan Israel hampir setiap hari sejak perang Israel-Hamas dimulai pada 7 Oktober. Kelompok itu mengatakan bahwa mereka hanya akan berhenti jika ada gencatan senjata di Gaza.
Hochstein dan Herzog juga "berbicara tentang kebutuhan mendesak untuk menjamin pembebasan semua sandera Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Presiden menekankan bahwa ini adalah langkah pertama yang penting dalam menyelesaikan masalah yang ada", kata kantor Herzog.
Sebelumnya, Senin pagi, Hochstein bertemu Perdana Menteri Netanyahu. [ka/lt]
Forum