Selama lebih dari dua tahun, negara-negara Barat telah mendesak Korea Selatan untuk ikut mempersenjatai Ukraina secara langsung, dan bersikeras bahwa senjata Korea Selatan dapat memainkan peran penting dalam membantu Kyiv melawan invasi Rusia.
Korea Selatan, yang merupakan salah satu produsen utama senjata, telah menolak kebijakan tersebut karena khawatir mempersenjatai Ukraina secara langsung dapat mendorong Rusia untuk memperluas kerja sama militernya dengan Korea Utara, yang mencari bantuan dalam pembuatan senjata canggih untuk menarget Seoul.
Perhitungan itu mungkin berubah. Minggu ini, setelah Rusia dan Korea Utara mengumumkan perjanjian pertahanan bersama. Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan kesepakatan itu dapat memfasilitasi penyediaan lebih banyak senjata ke Pyongyang.
Formalisasi hubungan Korea Utara-Rusia mengejutkan banyak pengamat, yang berasumsi bahwa Moskow hanya mengejar keuntungan jangka pendek dengan Pyongyang. Tindakan tersebut juga menjengkelkan pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Dalam penjelasannya pada hari Kamis (20/6), Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Chang Ho-jin mengecam perjanjian Rusia-Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional dan mengatakan pemerintahnya akan mempertimbangkan kembali larangan pengiriman senjata mematikan ke Ukraina.
Ini bukan pertama kalinya pemerintahan konservatif Yoon mengisyaratkan perubahan dalam kebijakannya di Ukraina, namun ancaman terbarunya itu mungkin lebih serius, jika komentar pejabat Korea Selatan tersebut bisa menjadi indikasi.
Menurut Joongang Ilbo yang konservatif, seorang pejabat senior di kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan “kami akan mempertimbangkan langkah apa pun yang menurut Rusia paling menyakitkan,” dan juga mencatat bahwa Seoul sedang mengamati langkah Rusia selanjutnya.
Andrii Nikolaeinko, mantan diplomat di kedutaan besar Ukraina di Seoul dan kini menjadi anggota parlemen Ukraina, mengatakan kepada VOA bahwa ia yakin pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Seoul siap mengubah kebijakannya.
“Kontak dan sumber saya membuat saya percaya bahwa hal itu mungkin terjadi dan akan segera terjadi,” kata Nikolaeinko, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
“Ini bukan hanya pendapat pribadi saya, tetapi juga harapan para pejabat Ukraina bahwa kali ini Korea Selatan akan benar-benar mengubah kebijakannya dalam memasok amunisi ke Ukraina, mungkin secara terbuka dan langsung,” tambahnya.
Meskipun Korea Selatan masih menghadapi situasi sulit dan mungkin akan mengambil tindakan dengan hati-hati, sebagian pengamat berpendapat bahwa pertimbangan Seoul mungkin berubah secara mendasar.
“Kenyataan bahwa Putin menandatangani kemitraan strategis dan komprehensif dengan Kim Jong Un itu menunjukkan sikap menahan diri Korea Selatan dalam mendukung Ukraina tidak memberikan manfaat apa-apa bagi Moskow,” kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.
Seorang duta besar Eropa di Seoul mengatakan kepada VOA bahwa dia menunggu kesempatan untuk melihat bagaimana situasi akan berkembang. Namun, sang duta besar menambahkan, “Sekarang sudah jelas bahwa kita tidak bisa berharap Rusia mampu memainkan peran konstruktif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.”
Perasaan Masyarakat Korea Selatan
Politik dalam negeri Korea Selatan memberikan kemungkinan hambatan lain untuk lebih terlibat dalam perang Ukraina.
Hampir 60 persen warga Korea Selatan menentang negara mereka ikut mempersenjatai Ukraina, menurut sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan April 2023. Tampaknya tidak ada survei terbaru mengenai isu ini, dan hal ini belum menjadi bahan perdebatan publik secara intensif.
Beberapa anggota parlemen Korea Selatan yang berhaluan kiri mengatakan bahwa merusak status quo adalah hal yang bodoh, mengingat tidak ada bukti publik bahwa Putin telah memberikan senjata canggih kepada Kim Jong Un.
Kim Joon-hyung, anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional, mengatakan bahwa intervensi dalam perang yang jauh dan menjadi musuh Rusia adalah tindakan yang “sembrono.”
Jika Korea Selatan ingin mengubah kebijakan ekspor senjatanya, negara tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari anggota parlemen terpilih, kata Kim kepada VOA dalam sebuah wawancara.
Seperti beberapa analis kebijakan luar negeri Korea Selatan lainnya, Kim mempertanyakan apakah perjanjian Rusia-Korea Utara benar-benar membentuk aliansi, dan dia mencatat bahwa Putin menahan diri untuk tidak menggunakan frasa itu dalam komentar publiknya setelah penandatanganan perjanjian tersebut. [lt/ab]
Forum