Perang Rusia di Ukraina dan kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih mendorong semakin banyak anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Eropa untuk memenuhi target belanja senjata.
Namun muncul kekhawatiran bahwa alokasi belanja tersebut mungkin tidak cukup untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi.
“Bahkan di negara-negara yang pada masa lalu enggan meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan, sekarang semakin menyadari pentingnya peningkatan belanja pertahanan yang signifikan,” ujar Ian Lesser dari German Marshall Fund di Amerika Serikat,
“Saya pikir, secara umum, pada tahun-tahun mendatang kita melihat tingkat belanja pertahanan yang akan mulai mendekati tingkat belanja Perang Dingin,” ujarnya.
Satu dekade setelah menetapkan target pengeluaran dua persen dari produk domestik bruto, lebih dari dua pertiga dari 32 negara anggota NATO yang diperkirakan akan mencapai atau melampaui ambang batas tersebut tahun ini.
Jumlah tersebut naik dari hanya tiga negara pada 2014.
Peningkatan belanja negara, termasuk dari negara-negara besar di Eropa seperti Jerman dan Prancis, akan menjadi jelas saat pertemuan puncak mereka di Washington, AS.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mengirimkan pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin saat ia melancarkan perang di Ukraina dan mengancam NATO dari timur.
Namun hal ini juga merupakan pesan untuk mantan pemimpin AS Donald Trump ketika ia berupaya merebut kembali Gedung Putih dari petahana Joe Biden pada pemilu pada November.
Seperti para pemimpin AS lainnya yang frustrasi karena Washington menanggung beban anggaran pertahanan yang besar, Trump menghabiskan masa jabatannya dengan menuntut negara-negara Eropa untuk berkontribusi lebih banyak.
Saat melakukan kampanye pada Februari, Trump membuat pernyataan menggemparkan dengan mengatakan bahwa dia akan mendorong Rusia untuk "melakukan apa pun yang mereka inginkan" terhadap sekutu NATO yang tidak cukup berkontribusi.
Perang Panas
Setahun setelah mengubah target dua persen menjadi batas pengeluaran negara pada pertemuan puncak di Vilnius, semakin banyak sekutu NATO yang mendesak untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Negara-negara yang paling banyak mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan adalah negara-negara Baltik dan Polandia. Warsawa bahkan mencapai lebih dari empat persen dari produk domestik bruto mereka untuk belanja pertahanan.
“Pada tahun 1988 semua sekutu menghabiskan lebih dari dua persen, bahkan ada yang enam persen untuk pertahanan karena ancamannya nyata, sedang terjadi Perang Dingin,” kata Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas.
“Sekarang kita sedang menghadapi perang panas di Eropa dan anggaran kita tidak cukup,” kata Kallas, yang bulan lalu dicalonkan sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa berikutnya.
Namun KTT di Washington tampaknya masih terlalu dini untuk menetapkan target yang lebih ambisius.
Rencana Pertahanan
Motivasi utama untuk meningkatkan belanja negara adalah memastikan negara-negara NATO benar-benar dapat memenuhi rencana pertahanan baru yang ambisius yang disepakati tahun lalu untuk menangkal potensi serangan dari Rusia.
Setelah bertahun-tahun memangkas anggaran karena perkiraan konflik pasca Perang Dingin akan mereda, banyak negara sekutu menghadapi kekurangan besar dalam persenjataan mereka, termasuk dalam kebutuhan utama seperti pertahanan udara.
Sebagai bagian dari perencanaannya, para komandan NATO memberitahu anggotanya apa yang perlu mereka belanjakan.
“Kami memiliki target kemampuan spesifik untuk setiap sekutu,” kata ketua aliansi Jens Stoltenberg.
“Bagi banyak sekutu, ini berarti tiga persen, dan setidaknya lebih dari dua persen,” katanya.
Mengalihkan dana untuk isu-isu seperti kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah.
Negara-negara seperti Kanada, Italia dan Spanyol masih tertinggal dari target NATO dan enggan berkomitmen untuk melangkah lebih jauh.
Namun diplomat-diplomat NATO mengatakan bahwa arah perjalanan sudah jelas: target belanja perlu ditingkatkan.
“Beberapa negara masih mencoba menghindarinya,” kata seorang diplomat. "Tapi peningkatan itu akan terjadi pada akhirnya."
Diplomat lain juga setuju dan menambahkan bahwa jika Trump kembali menekan sekutu-sekutunya di Eropa, hal itu dapat mempercepat penyelesaian masalah.
"Saya pikir kita akan melakukan lebih dari itu, terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu AS berikutnya. Namun jika Trump menang, hal itu bisa terjadi lebih cepat," tukasnya. [ah/rs]
Forum