Laporan Iklim dan Pembangunan Negara-negara Atol Pasifik Bank Dunia mengatakan negara-negara dataran rendah dan sekitar 200.000 orang yang tinggal di negara-negara itu menghadapi beberapa ancaman eksistensial paling parah dari perubahan iklim di wilayah mana pun di dunia.

Studi tersebut mengutip proyeksi kenaikan permukaan laut hingga setengah meter pada paruh terakhir abad ini dan menunjukkan 50% hingga 80% wilayah perkotaan utama di negara-negara tersebut dapat terendam air.

Kawasan ini sudah mengalami kerugian tahunan akibat peristiwa iklim seperti badai yang lebih sering terjadi dan lebih kuat yang setara dengan 7% dari total output ekonomi (nilai seluruh hasil penjualan barang dan jasa) di Tuvalu, dan 3% hingga 4% dari output ekonomi di Kepulauan Marshall dan Kiribati diproyeksikan akan meningkat.

Bank Dunia mengatakan bahwa tanpa tindakan global dan lokal yang mendesak, peristiwa iklim yang terjadi satu kali dalam 20 tahun di Tuvalu dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang setara dengan 50% dari output tahunan saat ini pada tahun 2050.

BACA JUGA:

Jaring Hantu, Pembunuh Diam-diam Kehidupan Laut

Studi tersebut memberikan rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk negara-negara kepulauan tersebut. Saran jangka pendek dan menengah mencakup investasi dalam konstruksi berkelanjutan untuk melindungi sumber daya air tawar, perikanan, dan pasokan energi, di antara infrastruktur penting lainnya.

Saran jangka panjang studi tersebut mencakup investasi dalam pendidikan, kerangka hukum dan peraturan, pembangunan ekonomi, dan ketahanan iklim.

Studi tersebut juga meminta komunitas donor internasional untuk memberikan kontribusi kepada negara-negara atol Pasifik, yang masih menghadapi kesenjangan pendanaan iklim yang signifikan.

Bank Dunia menerbitkan laporan diagnostik iklim dan pembangunan negara-negara (Country Climate and Development Reports/CCDR), yang memadukan pertimbangan perubahan iklim dan pembangunan serta menyarankan tindakan konkret yang dapat diambil negara bersangkutan untuk mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Bank Dunia telah menyelesaikan lebih dari 45 CCDR di seluruh dunia hingga Oktober 2024. [lt/ab]

Protes terjadi di sela-sela perundingan iklim PBB di Baku, Azerbaijan, Kamis (14/11).

Para aktivis menggelar protes terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan pasar karbon, sementara protes lainnya menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas.

“Daripada berbicara tentang pasar karbon, kompensasi ini itu, mengapa tidak berbicara tentang bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil tetap berada di dalam tanah, bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil – minyak, gas, batu bara – tetap berada di dalam tanah?,” ujar seorang demonstran.

Konferensi Tingkat Tinggi yang dikenal sebagai COP29 tahun ini telah mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas berbagai cara untuk membatasi dan beradaptasi dengan krisis iklim.

Setelah hampir satu dekade negosiasi, para pemimpin selama hari pertama konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memutuskan beberapa poin penting dari titik kritis yang banyak diperdebatkan yang bertujuan untuk memangkas emisi pemanasan planet dari batu bara, minyak, dan gas.

BACA JUGA:

Presiden Azerbaijan di KTT Iklim: Minyak dan Gas 'Karunia Tuhan'

Dikenal sebagai Pasal 6, pasal ini ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 untuk membantu negara-negara bekerja sama mengurangi polusi yang menyebabkan perubahan iklim.

Salah satu bagiannya adalah sistem kredit karbon, yang memungkinkan negara-negara melepaskan gas yang menyebabkan pemanasan global ke udara jika mereka mengimbangi emisi di tempat lain.

Namun, pengesahan Pasal 6 pada Senin malam dikecam oleh kelompok keadilan iklim, yang mengatakan bahwa pasar karbon memungkinkan pencemar utama terus mengeluarkan emisi dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

Para ilmuwan sepakat bahwa pemanasan atmosfer yang terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia memicu kekeringan, banjir, badai, dan panas yang lebih banyak menimbulkan banyak korban dan semakin parah. [lt/ab]

Kontroversi soal penanganan banjir yang dilakukan pemerintah regional masih terus bergulir, dan sebuah serikat guru menuduh pemerintah terlalu membesar-besarkan jumlah siswa yang kembali dan menyerahkan tugas pembersihan kepada guru dan siswa.

Dua puluh tiga orang masih hilang di wilayah Valencia setelah hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan gelombang air berlumpur melewati pinggiran kota yang padat penduduknya, menenggelamkan orang-orang di dalam mobil dan tempat parkir bawah tanah, serta merobohkan rumah-rumah.

Departemen Pendidikan di wilayah itu mengatakan 47 sekolah yang menampung lebih dari 22.000 anak di 14 kota yang terkena dampak dibuka kembali pada hari Senin. Minggu lalu diperkirakan sekitar 70 persen siswa di daerah yang terkena dampak paling parah akan kembali bersekolah awal pekan ini.

Sampaikan Keprihatinan, Serikat Guru: “Guru dan Ortu Harus Bersihkan Sekolah Sendiri”

Namun serikat guru regional STEPV mengatakan mereka yakin jumlah guru yang kembali pada hari Senin lebih rendah, tanpa memberikan angka alternatif. Juru bicara STEPV, Marc Candela, mengatakan banyak sekolah belum siap untuk melanjutkan pembelajaran, dan menambahkan bahwa “guru dan orang tua yang justru membersihkan sekolah dengan peralatan mereka sendiri, seperti sapu.”

Para guru menginginkan petugas kebersihan profesional yang membersihkan fasilitas-fasilitas pendidikan, seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19, katanya.

Para orang tua juga khawatir dengan keadaan emosi anak-anak mereka. Berbicara pada Reuters, Ketua Federasi Asosiasi Orang Tua (FAMPA), Ruben Pacheco, mengatakan “keluarga-keluarga kelelahan, menderita secara psikologis, dan tidak ada yang boleh diputuskan tanpa berkonsultasi dengan mereka agar tidak menimbulkan lebih banyak ketidaknyamanan daripada yang telah mereka derita.”

Candela mengatakan departemennya telah mengadakan kursus daring untuk para guru minggu lalu dengan rekomendasi perawatan psikologis, namun belum mengirimkan konselor tambahan. [em/ab]

Untuk pertama kalinya sejak pengambilalihan kekuasaan atas Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021, Taliban akan menghadiri konferensi iklim PBB, demikian ungkap badan lingkungan hidup nasional negara tersebut pada hari Minggu (10/11).

Konferensi yang dikenal sebagai COP29 ini dimulai pada hari Senin (11/11) di Azerbaijan, dan merupakan salah satu pembicaraan multilateral terpenting yang melibatkan Taliban, yang tidak memiliki pengakuan resmi sebagai penguasa sah Afghanistan.

Badan Perlindungan Lingkungan Nasional memposting di platform media sosial X bahwa sebuah delegasi teknis telah berangkat ke Baku untuk berpartisipasi.

Matiul Haq Khalis, kepala badan tersebut, mengatakan delegasi tersebut akan menggunakan konferensi itu untuk memperkuat kerja sama dengan komunitas internasional dalam hal perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan Afghanistan terkait akses ke mekanisme keuangan yang ada terkait perubahan iklim, dan mendiskusikan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi.

BACA JUGA:

PBB: Target Iklim Perjanjian Paris 'Dalam Bahaya Besar'

Lembaga bantuan internasional “Save the Children” pada bulan Agustus lalu menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa Afghanistan adalah negara keenam yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Laporan itu juga mencatat bahwa 25 dari 34 provinsi di Afghanistan menghadapi kondisi kekeringan yang parah atau bencana, yang mempengaruhi lebih dari setengah populasi.

Afghanistan juga memiliki jumlah anak-anak yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana iklim tertinggi di antara negara mana pun pada akhir tahun 2023, menurut laporan tersebut.

Profesor Abid Arabzai, dari Universitas Kabul, mengatakan konferensi iklim ini akan membantu negara itu untuk mendapatkan bantuan dan pendanaan internasional untuk mengatasi tantangan iklim di Afghanistan.

“Afghanistan dapat mengklarifikasi tindakan dan komitmen iklimnya kepada komunitas global, sehingga dapat meningkatkan reputasi internasionalnya,” ujar Arabzai. [em/jm]