Tautan-tautan Akses

Harris vs Trump: Dua Pandangan Berbeda tentang Iklim dan Energi


Calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, berpidato dalam debat presiden, 27 Juni 2024, di Atlanta, kiri, dan Senator Kamala Harris, D-Calif., berpidato dalam debat pendahuluan presiden dari Partai Demokrat, 31 Juli 2019, di Detroit. (Foto: AP)
Calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, berpidato dalam debat presiden, 27 Juni 2024, di Atlanta, kiri, dan Senator Kamala Harris, D-Calif., berpidato dalam debat pendahuluan presiden dari Partai Demokrat, 31 Juli 2019, di Detroit. (Foto: AP)

Di tengah musim panas yang memecahkan rekor suhu global, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump menawarkan pandangan yang kontras tentang menghadapi perubahan iklim dan menjaga pasokan energi. Sayangnya, keduanya masih minim detail tentang bagaimana mereka akan merealisasikan solusi mereka.

Dalam pidato di Konvensi Nasional Demokrat, Harris dengan singkat menyinggung perubahan iklim. Ia menjelaskan "kebebasan mendasar" yang menjadi taruhan dalam pemilihan ini, termasuk "hak untuk menghirup udara bersih, minum air bersih, dan hidup tanpa polusi yang menyebabkan krisis iklim."

Sebagai wakil presiden, Harris memainkan peran kunci dalam menyetujui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, undang-undang iklim Presiden Joe Biden yang disetujui secara eksklusif oleh Demokrat. Sebelumnya, sebagai senator California, ia merupakan salah satu pendukung awal Green New Deal, serangkaian proposal yang mendorong Amerika menuju energi hijau sepenuhnya, yang didorong oleh sayap progresif Partai Demokrat.

Calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, dan calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. (Foto: AP)
Calon presiden dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, dan calon presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. (Foto: AP)

Sementara itu, dalam pidato di Konvensi Nasional Partai Republik, Trump memimpin teriakan "bor, ayo, bor" dan berjanji untuk membongkar apa yang ia sebut sebagai “tipuan ramah lingkungan" dari pemerintahan Biden. Ia berkomitmen untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara, serta membatalkan isu-isu krusial dalam Undang-Undang Iklim 2022.

Dalam pidatonya di Konvensi Partai Republik, Trump mengatakan, "Kita memiliki lebih banyak cadangan emas cair di bawah kaki kita dibandingkan negara mana pun saat ini. Kita adalah negara yang memiliki peluang besar untuk menghasilkan kekayaan melalui energi kita."

‘Juara Iklim’ atau Regulasi yang Tidak Adil?

Partai Republik menuding Biden dan Harris telah menghabiskan waktu selama empat tahun dengan menerapkan “regulasi yang menghukum” terhadap energi Amerika, sambil memberikan kredit pajak besar untuk kendaraan listrik dan inisiatif hijau lainnya yang membebani pembayar pajak dengan biaya miliaran dolar.

"Aturan iklim yang berlebihan dan tidak masuk akal ini akan menutup pembangkit listrik dan meningkatkan biaya energi bagi keluarga di seluruh negara," kata Senator John Barrasso dari Wyoming. "Partai Republik akan berusaha menghentikan kebijakan tersebut dan mendukung solusi yang melindungi udara dan air kita, sambil memungkinkan ekonomi kita berkembang."

Partai Demokrat memiliki keunggulan yang jelas dalam isu ini. Menurut jajak pendapat AP-NORC pada Juli, lebih dari separuh orang dewasa AS mempercayai Harris "sangat" atau "sedikit" dalam menangani perubahan iklim. Sebaliknya, sekitar 7 dari 10 orang tidak mempercayai Trump atau sama sekali tidak mempercayainya dalam hal iklim. Sementara itu, kurang dari separuh responden merasa kurang percaya pada Harris.

Berikut posisi kedua kandidat mengenai isu-isu kunci iklim dan energi:

‘Fracking’ dan Pengeboran Lepas Pantai

Harris mengatakan selama kampanye presiden 2020 yang singkat bahwa ia menentang pengeboran lepas pantai untuk minyak dan fracking, yaitu metode ekstraksi minyak dan gas yang menggunakan tekanan tinggi untuk memecahkan formasi batuan bawah tanah.

Kelompok lingkungan, yang sebagian besar mendukung Harris, menyebutnya sebagai "juara iklim yang mumpuni" yang akan melawan Big oil dan meneruskan warisan iklim Biden dalam melawan perubahan iklim, termasuk kebijakan yang mendukung kendaraan listrik dan mengurangi polusi dari pembangkit listrik berbasis batu bara. Big oil adalah istilah untuk perusahaan-perusahaan migas raksasa.

“Kami tidak akan kembali ke presiden yang menolak perubahan iklim di Ruang Oval,” ujar Lena Moffitt, Direktur Eksekutif Evergreen Action.

Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris. (Foto: AP)
Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris. (Foto: AP)

Namun, kampanyenya telah mengklarifikasi bahwa dia tidak lagi mendukung larangan fracking, yaitu praktik pengeboran yang sangat penting bagi ekonomi Pennsylvania, negara bagian penentu dan produsen gas alam terbesar kedua di negara tersebut.

"Sebagai wakil presiden, saya tidak melarang fracking. Sebagai presiden, saya juga tidak akan melarang fracking," kata Harris dalam wawancara televisi besar pertamanya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat kepada CNN pada Kamis (29/8). "Kita dapat mengembangkan ekonomi energi bersih yang berkembang pesat tanpa perlu melarang fracking."

Kevin Book, direktur pelaksana di ClearView Energy Partners, sebuah firma penelitian di Washington, mengatakan pandangan Harris yang terus berkembang menunjukkan bahwa dia “berusaha menyeimbangkan para pemilih iklim dan pendukung industri,” bahkan saat kampanyenya mengambil ”sikap yang berlawanan” dengan industri minyak dan gas secara keseluruhan.

Harris dan Demokrat merujuk pada peraturan baru yang diatur oleh Undang-Undang iklim untuk meningkatkan royalti yang dibayar perusahaan minyak dan gas untuk pengeboran atau penambangan di lahan publik. Dia juga mendukung inisiatif untuk membersihkan lokasi pengeboran lama dan menutup sumur terbengkalai yang sering melepaskan metana dan polutan lainnya.

Trump, yang selama masa jabatannya mendorong pencabutan berbagai undang-undang lingkungan, mengklaim tujuannya adalah membuat AS memiliki energi dan listrik termurah di dunia. Dia berencana meningkatkan pengeboran minyak di lahan publik, memberikan keringanan pajak kepada produsen minyak, gas, dan batu bara, serta mempercepat persetujuan untuk jaringan pipa gas alam.

Kendaraan Listrik

Trump sering menyerang peraturan emisi kendaraan baru yang ketat yang diberlakukan oleh Biden, yang dia sebut sebagai "mandat" kendaraan listrik, meskipun ini tidak akurat. Peraturan dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) yang diterbitkan musim semi ini fokus pada pengurangan emisi gas buang dari mobil dan truk serta mendorong penjualan kendaraan listrik baru untuk memenuhi standar yang lebih ketat.

Trump mengatakan bahwa produksi kendaraan listrik akan merusak lapangan pekerjaan di industri automotif. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sikapnya tampak melunak dengan menyatakan ia mendukung "sebagian kecil" mobil yang menggunakan listrik.

Perubahan itu terjadi setelah CEO Tesla Elon Musk "sangat mendukung saya," kata Trump pada kampanye Agustus di Atlanta. Meski begitu, pejabat industri memperkirakan Trump akan membatalkan dorongan Biden terhadap kendaraan listrik dan berupaya mencabut insentif pajak yang diklaim Trump menguntungkan China.

Presiden AS Donald Trump dan Elon Musk di Cape Canaveral, Florida, AS, 30 Mei 2020. (Foto: Reuters)
Presiden AS Donald Trump dan Elon Musk di Cape Canaveral, Florida, AS, 30 Mei 2020. (Foto: Reuters)

Harris belum merinci rencana kendaraan listriknya, tetapi sebagai wakil presiden, ia mendukung kendaraan listrik. Pada 2022, ia memuji alokasi $1 miliar untuk membeli 2.500 bus sekolah ramah lingkungan, yang ia klaim akan memberi anak-anak masa depan yang lebih sehat dengan kendaraan yang lebih bersih.

Hibah dan program iklim federal lainnya tidak hanya ditujukan untuk "menyelamatkan anak-anak kita, tetapi juga untuk mereka, menyelamatkan planet kita," katanya.

Selamat Tinggal Perjanjian Paris?

Trump, yang menyebut perubahan iklim sebagai "tipuan," menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan berjanji akan melakukannya lagi. Ia menilai rencana global pengurangan emisi sebagai tidak praktis dan hanya menguntungkan China. Trump juga berkomitmen untuk menghapus subsidi energi angin dan mencabut peraturan efisiensi energi yang diterapkan pemerintahan Biden.

Harris menyebut Perjanjian Paris penting untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi "masa depan anak-anak kita".

AS kembali ke Perjanjian Paris setelah Biden menjabat pada 2021.

Jeda LNG

Setelah menyetujui beberapa proyek ekspor gas alam cair (LNG), pemerintahan Biden pada Januari menangguhkan pembangunan terminal LNG ekspor baru untuk mengevaluasi dampak ekonomi dan iklim dari gas alam.

Keputusan ini sejalan dengan kekhawatiran para pencinta lingkungan bahwa ekspansi LNG dapat memperburuk emisi pemanasan global, bertentangan dengan janji Biden untuk mengurangi polusi iklim hingga setengahnya pada 2030.

Namun, Trump menegaskan bahwa ia akan menyetujui pembangunan terminal tersebut "pada hari pertama" bekerja jika ia terpilih kembali.

Harris belum mengungkapkan rencana untuk ekspor LNG. Namun, analis memprediksi bahwa ia akan menerapkan standar iklim ketat pada proyek ekspor sebagai bagian dari kebijakannya terhadap perusahaan minyak dan gas raksasa. [ah/ft]

Forum

XS
SM
MD
LG