Minar Pimple, Direktur Operasi Global Amnesty International, mengatakan, pihak berwenang Thailand, melalui sebuah pernyataan, memperingatkan bahwa jika perwakilan Amnesty International berbicara pada acara itu, mereka akan ditangkap dan diproses hukum berdasarkan UU perburuhan Thailand.
Seorang juru bicara Amnesty tidak memperdulikan peringatan itu dan malah mengadakan konperensi pers mendadak di dekat lokasi acara yang dijadwalkan. Ia membeberkan laporan baru yang mengungkapkan 74 kasus penyalahgunaan wewenang di mana polisi dan militer Thailand melakukan pemukulan, pembekapan dengan kantung plastik, water boarding, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Kelompok itu mengatakan, penyiksaan ternyata masih biasa dilakukan pihak berwenang meskipun pemerintah militer yang berkuasa berjanji untuk mengakhiri praktik-praktik menyimpang.
Sejak mencengkeram kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah tahun 2014, pemerintah Thailand yang didukung militer mendapat kecaman internasional karena melakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi dan berkumpul untuk tujuan politik, serta menunda pengalihan wewenang ke pemerintahan demokratis. Pemerintah beragumentasi pemerintahan militer diperlukan untuk menjamin kestabilan. [ab/as]
