Dalam sebuah diskusi langka mengenai kebijakan Asia Tengah di Gedung Capitol, seorang legislator senior mengatakan kepada VOA bahwa Amerika Serikat perlu melihat lebih jauh catatan hak asasi manusia yang buruk di negara-negara di kawasan itu untuk mengatasi terorisme serta pengaruh Rusia dan China.
“Jika kita menginginkan bantuan mereka, kita harus bisa membantu mereka,” ujar Adam Smith, anggota legislatif dari Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata DPR, dalam sebuah wawancara empat mata dengan VOA.
Anggota DPR itu merupakan bagian dari delegasi kongres terbaru yang mengunjungi Uzbekistan, bersama dengan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Mike Rogers, Salud Carbajal, dan Veronica Escobar.
Pesan yang mereka bawa ke wilayah itu jelas: Washington ingin meningkatkan kerja sama keamanan dan juga mendukung reformasi politik dan ekonomi. Kepemimpinan Uzbekistan,sebaliknya, menyampaikan antusiasme untuk memperluas kemitraan strategis, yang dimulai sejak awal tahun 2000-an.
Selama kunjungan ke Tashkent pada 26-27 Maret, delegasi Kongres AS bertemu dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Menteri Luar Negeri Bakhtiyor Saidov, dan Menteri Pertahanan Mayor Jenderal Bakhodir Kurbanov.
Menurut Smith, diskusi tersebut menggarisbawahi peran penting Uzbekistan dalam “mengawasi apa yang sedang terjadi di Afghanistan.”
Dia melihat kelompok ekstremis ISIS, dan radikalisasi secara umum, sebagai ancaman terorisme yang paling menonjol.
“Uzbekistan dekat dan berpotensi menjadi mitra dalam melacak ISIS atau elemen ekstremis lainnya,” katanya. “Jadi, memiliki mitra di kawasan ini yang bisa kita ajak bekerja sama untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan melawan radikalisasi, untuk memastikan bahwa ideologi tersebut tidak berkembang atau menghasilkan teroris, seperti yang terjadi di Moskow.”
Beberapa warga negara Asia Tengah ditangkap sehubungan dengan serangan di sebuah gedung konser di Moskow pada bulan Maret yang menewaskan 144 orang. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah ISIS-Khorasan, yang juga dikenal sebagai ISIS-K atau IS-K, sebuah cabang regional dari ISIS.
Meskipun AS akan menarik diri dari Afghanistan pada tahun 2021, Smith mengatakan bahwa Amerika Serikat masih memiliki kepentingan di negara itu dan bahwa Tashkent, yang memiliki hubungan dekat dengan Taliban, dapat membantu dalam hal itu.
“Al-Qaeda masih ada di wilayah ini. ISIS, tentu saja. Taliban memerangi ISIS-K,” kata anggota kongres tersebut. “Kita masih sangat tertarik dengan wilayah ini. Perbedaannya adalah kita tidak berada di sana. Kita tidak memiliki kemampuan yang baik untuk memantaunya dan bertindak. Jadi, kita mencari mitra.”
Dalam pandangan Smith, AS harus lebih strategis dalam bersaing dengan Rusia dan China karena mereka mencoba untuk meningkatkan pengaruh mereka sendiri di wilayah tersebut.
Tidak seperti Moskow dan Beijing, Washington tidak membangun infrastruktur. Sebaliknya, AS menawarkan bantuan teknis dan bekerja melalui lembaga keuangan internasional - upaya yang digambarkan Smith sebagai hal yang substansial.
Salah satu cara Amerika Serikat dapat membantu Uzbekistan, katanya, adalah dengan membantu mencari cara untuk memajukan tujuan negara yang terkurung daratan ini guna membangun jalur kereta api melalui Afghanistan dan Pakistan ke Samudra Hindia.
Hubungan keamanan dengan negara-negara di kawasan itu “belum meningkat secara signifikan” sejak AS meninggalkan Afghanistan, demikian ungkap Smith, tetapi “kita mencoba membangun beberapa hubungan itu dengan Uzbekistan.”
Pada tahun 2021, Kongres mengalokasikan dana sebesar US$10 juta di bawah program Pembiayaan Militer Asing untuk meningkatkan kemampuan keamanan perbatasan dan kontraterorisme Asia Tengah, memasok kendaraan, peralatan komunikasi, dan pelatihan.
Menepis spekulasi Rusia bahwa AS berupaya membuka pangkalan militer di Asia Tengah, Smith mengatakan bahwa tidak ada upaya semacam itu.
“Kita sedang mencari mitra. Kita tidak menghendaki kehadiran,” katanya sambil menekankan pentingnya perjanjian penerbangan dan kolaborasi intelijen.
Smith dan anggota legislatif lainnya, termasuk mereka yang tergabung dalam kaukus kongres Uzbekistan dan Kazakhstan, mengakui bahwa Asia Tengah memiliki beberapa rezim paling otoriter di dunia, yang menindas perbedaan pendapat dan media independen. Laporan Departemen Luar Negeri AS menggambarkan negara-negara tersebut sebagai pelanggar hak asasi manusia yang menonjol.
Di Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov berkuasa selama 15 tahun sebelum menyerahkan kursi kepresidenan kepada putranya, Serdar Berdimuhamedov, pada tahun 2022.
Di Tajikistan, Presiden Emomali Rahmon telah berkuasa sejak 1992 dan diperkirakan akan mengikuti jejak Berdimuhamedov.
Di Uzbekistan, referendum konstitusional yang direkayasa pemerintah pada tahun 2023 memungkinkan Mirziyoyev, presiden sejak tahun 2016, untuk melanjutkan masa jabatannya selama dua periode tujuh tahun.
Nursultan Nazarbayev telah memerintah Kazakhstan selama 30 tahun sebelum mengundurkan diri pada tahun 2019. Penggantinya yang dipilih sendiri, Kassym-Jomart Tokayev, juga mengubah konstitusi tetapi berjanji untuk meninggalkan posisinya pada akhir masa jabatannya pada tahun 2029.
Selama bertahun-tahun, Kyrgyzstan dikenal sebagai negara yang paling demokratis di kawasan tersebut. Namun, presidennya saat ini, Sadyr Japarov, telah memenjarakan para pengecamnya dan baru-baru ini mengadopsi undang-undang “agen asing” ala Rusia.
Smith mengatakan bahwa AS tidak mengabaikan realitas, namun ia lebih memilih pragmatisme daripada berkhotbah.
“Jika kita hanya mengatakan, 'Kami tidak menganggap pemilu Anda bebas dan adil. Kami keluar, kami tidak akan bekerja sama dengan Anda,' negara-negara tersebut dapat dengan sangat mudah beralih ke Cina, Rusia, Iran, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Korea Utara. Jadi, kita harus memahami apa yang bisa dilakukan dan realistis.”
Setelah bertemu dengan presiden Uzbekistan di Tashkent, Smith menyebut Mirziyoyev sebagai “orang yang cerdas” yang menggerakkan Uzbekistan “ke arah yang benar.”
“Saya pikir mereka benar-benar berusaha memperbaiki ekonominya, menangani terorisme, tetapi jalan mereka masih panjang,” katanya.
Seperti pada banyak isu lainnya, Partai Demokrat dan Partai Republik berbeda pendapat mengenai Asia Tengah. Namun Smith menekankan bahwa “sebagian besar anggota Kongres tidak memperhatikan bagian dunia tersebut. Tidak ada pendekatan yang matang.”
“Jika kita melakukan jajak pendapat terhadap 435 [wakil rakyat] selama dua tahun masa jabatan mereka, berapa banyak mereka memikirkan tentang Uzbekistan? Sangat sedikit. Saya akan mengatakan mungkin 400 dari mereka tidak pernah memikirkannya,” kata Smith. “Jadi, kami sedang mengupayakan hal itu. [my/jm]
Forum