JAKARTA —
Perusahaan negara PT Angkasa Pura I berencana bermitra dengan perusahaan India GVK Power & Infrastructure tahun depan untuk membangun bandar udara kedua di Yogyakarta, sebuah proyek senilai US$700 juta.
GVK akan menjadi perusahaan asing pertama yang diperbolehkan memiliki saham mayoritas di bandar udara di Indonesia, seiring upaya pemerintah untuk menarik investor asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Bandar-bandar udara Indonesia sudah kewalahan dengan lonjakan lalu lintas penumpang, mencoba mengejar ketinggalan dengan maskapai-maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia dan Lion Air, yang telah memesan pesawat dengan jumlah besar.
“Kerja sama kita dengan GVK dari India untuk bandar udara Yogyakarta akan menjadi usaha gabungan dengan perusahaan asing yang pertama,” ujar Presiden Direktur Angkasa Pura Tommy Soetomo pada kantor berita Reuters.
"Kami masih menyiapkan master plan."
Kontrak tersebut belum difinalisasi dan harus disetujui oleh para pemegang saham Angkasa Pura, ujarnya. Saham GVK dalam kemitraan tersebut tidak akan lebih besar dari 49 persen.
Pembangunan bandar udara baru ini akan dimulai pada 2015, dan operasi dimulai paling cepat 2017. Angkasa Pura akan mendanai proyek ini melalui pinjaman atau ekuitas, ujar Tommy.
Tidak jelas apakah bandar udara baru ini akan melengkapi atau menggantikan Bandar Udara Adisucipto.
Angkasa Pura, yang mengelola 13 bandar udara, juga berencana meningkatkan kapasitas dua bandar udara domestik lainnya tahun depan, dengan biaya masing-masing sekitar $300 juta.
Pemerintah Indonesia pada Rabu mengumumkan rencana-rencana proyek-proyek infrastruktur senilai $35 miliar mulai tahun depan, untuk mengatasi hambatan investasi di negara ini.
Pemerintah diharapkan mengumumkan pada akhir tahun ini, regulasi-regulasi yang akan membuka investasi-investasi asing untuk bandar-bandar udara dan pelabuhan. (Reuters/Fathiyah Dahrul dan Randy Fabi)
GVK akan menjadi perusahaan asing pertama yang diperbolehkan memiliki saham mayoritas di bandar udara di Indonesia, seiring upaya pemerintah untuk menarik investor asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Bandar-bandar udara Indonesia sudah kewalahan dengan lonjakan lalu lintas penumpang, mencoba mengejar ketinggalan dengan maskapai-maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia dan Lion Air, yang telah memesan pesawat dengan jumlah besar.
“Kerja sama kita dengan GVK dari India untuk bandar udara Yogyakarta akan menjadi usaha gabungan dengan perusahaan asing yang pertama,” ujar Presiden Direktur Angkasa Pura Tommy Soetomo pada kantor berita Reuters.
"Kami masih menyiapkan master plan."
Kontrak tersebut belum difinalisasi dan harus disetujui oleh para pemegang saham Angkasa Pura, ujarnya. Saham GVK dalam kemitraan tersebut tidak akan lebih besar dari 49 persen.
Pembangunan bandar udara baru ini akan dimulai pada 2015, dan operasi dimulai paling cepat 2017. Angkasa Pura akan mendanai proyek ini melalui pinjaman atau ekuitas, ujar Tommy.
Tidak jelas apakah bandar udara baru ini akan melengkapi atau menggantikan Bandar Udara Adisucipto.
Angkasa Pura, yang mengelola 13 bandar udara, juga berencana meningkatkan kapasitas dua bandar udara domestik lainnya tahun depan, dengan biaya masing-masing sekitar $300 juta.
Pemerintah Indonesia pada Rabu mengumumkan rencana-rencana proyek-proyek infrastruktur senilai $35 miliar mulai tahun depan, untuk mengatasi hambatan investasi di negara ini.
Pemerintah diharapkan mengumumkan pada akhir tahun ini, regulasi-regulasi yang akan membuka investasi-investasi asing untuk bandar-bandar udara dan pelabuhan. (Reuters/Fathiyah Dahrul dan Randy Fabi)
